PB HMI Dukung Danny Pomanto Soal Konsep Pembangunan Rel Kereta Api dengan Model Elevated

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pembangunan jalur kereta api di Makassar masih menuai pro dan kontra.

Antara Pemerintah Provinisi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar masih belum satu suara.

Pemkot Makassar menginginkan pembagunan secara elevated atau melayang dengan pertimbangan dampak lingkungan.

Sementara Pemprov Sulsel tetap mengikuti rencana awal pembagunan rel kereta api yang dikonsep at grade.

Masing-masing instansi pemerintahan ini punya dasar untuk mempertahankan argumennya.

Pro kontra pembangunan rel kereta api ini tidak hanya terjadi di kalangan pemerintahan, tapi juga di masyarakat.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan yang setuju dengan konsep atau ide wali kota Makassar Danny Pomanto.

Seperti disampaikan, Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana PB HMI, Andi Ridho Utama Ahmad.

Ia menilai, keinginan Wali Kota Makassar untuk kereta api jalur elavated di Makassar menunjukkan gagasan pembangunan yang memiliki visi jangka panjang.

Makassar sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia Timur tidak bisa disamakan dengan daerah lain.

Perkembangan kota yang cepat memerlukan perencanaan yang matang tidak hanya berpikir jangka pendek.

“Kereta Api jalur elevated tentu sesuai dengan perkembangan kota yang pesat. Belum lagi dampak jangka panjang seperti banjir yang bisa dieliminasi,” kata Andi Ridho.

Menurut nya jalur kereta api ini patut menjadi perhatian pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. 

Sebab, proyek infrastruktur penting memikirkan dampak lingkungan dan mitigasi bencana yang matang.

“Pemprov Sulsel sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat tentu lebih tahu dan memahami kondisi Makassar," tuturnya.

Apalagi, kata Andi Ridho, kota Makassar telah menyusun rencana tata ruang dan wilayah yang komprehensif.

Hal ini tidak bisa juga serta merta diabaikan, sebab telah menjadi peraturan daerah.

“Jangan juga kita memaksakan pembangunan jalur kereta api hanya semata karena dalih infrastruktur. Tetapi tidak memikirkan dampak lingkungan dari pembangunan itu,” tandasnya.

Banyak contoh, lanjut kader hijau-hitam asal HMI Cabang Bone ini, pembangunan infrastruktur yang dibangun tapi malah menyusahkan warga sekitar.

Misalnya di Pangkalan Balai, Banyuasin terjadi banjir diduga karena penimbunan untuk jalan tol. 

"Jangan sampai terjadi di Makassar jika infrastruktur tidak memikirkan dampak lingkungan,” tutupnya.

Sementara itu, Legislator DPRD Sulsel, Irfan AB justru memiliki pandangan berbeda.

Menurutnya, sebelum pembagunan rel kereta api ini, Makassar memang sudah langganan banjir.

“Kan Makassar sebelum ada rel ini kereta sudah banjir memang. Makassar kan selalu banjir. Apa yang salah dengan kereta dengan konsep at grade,” ujar Irfan AB beberapa waktu lalu.

Menurut Irfan AB, proyek KA adalah proyek strategis nasional (PSN) yang wajib didukung oleh seluruh pihak.

“Ini kereta api kan proyek strategi nasional. Hukumnya wajib didukung. Saya sangat mengapresiasi Bupati Maros tidak ada riuh penolakan. Karena semua susah jelas konsep dan teknis di lapangan,” jelasnya. (*)