Diduga Terlibat Tambang Galian C Ilegal, Kadis Perikanan Luwu Diperiksa Polisi

TRIBUNLUWU.COM, BELOPA - Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Baharuddin berada di Mapolres Luwu, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Senin (1/8/2022) siang.

Hari ini, Baharuddin memang dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reskrim Polres Luwu.

Hal itu berdasarkan bocoran Kasat Reskrim Polres Luwu, AKP Jon Paerunan.

"Beliau (Baharuddin) memang sudah kami surati untuk hadir ke Polres Luwu Senin hari ini," kata Jon Paerunan.

Menurutnya, Baharuddin akan diperiksa terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan tambang galian C ilegal di bantaran Sungai Bajo, Desa Tallang Bulawang, Kecamatan Bajo, Juli lalu.

Alat berat milik Dinas Perikanan digunakan di lokasi tambang tak berizin.

Setelah ketahuan, alat berat excavator itu, kemudian dibawa ke Belopa lalu diserahkan ke Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).

Baharuddin beralasan, excavator itu dikembalilan ke pemda karena rusak dan tidak dapat digunakan.

Hal itu tertuang dalam surat penyerahan yang diterbitkan dan ditandatangani Baharuddin selaku kepala dinas.

Surat ditujukan kepada Sekretaris Daerah Luwu, Sulaiman.

Namun, alasan pengembalian alat berat ini kontradiktif dengan fakta di lapangan.

Sebelum diserahkan ke pemda, excavator ini bekerja pada proyek drainase di Desa Tallang Bulawang.

Kemudian diduga menambang secara ilegal di sungai selama tiga hari.

Baharuddin juga tidak dapat merincikan jenis kerusakan yang dimaksud.

Beberapa waktu lalu, Baharuddin angkat suara terkait dengan excavator di dinasnya.

Baharuddin mengaku perlu menjelaskan tudingan excavator yang diduga beroperasi pada tambang galian C ilegal di Sungai Bajo.

Ia secara gamblang menjelaskan tudingan tersebut bermula ketika Kepala Desa Tallang Bulawang menyewa excavator untuk menggali drainase.

"Alat (excavator) tentunya menyeberang Sungai (Bajo) jika ingin ke Tallang Bulawang ataupun sebaliknya," kata Baharuddin, Selasa (26/7/2022).

Di Desa Tallang Bulawang, excavator bekerja satu setengah hari atau sebelum Hari Raya Idul Adha lalu.

Setelah bekerja di Desa Tallang Bulawang, Baharuddin memerintahkan operator untuk memulangkan alat pada hari Senin (11/7/2022).

"Saya memerintahkan agar alat dikembalikan ke workshop Dinas PU karena sebelumnya sudah ada rekomendasi dari DPRD agar alat ditarik karena sudah tidak layak bekerja," jelasnya.

Namun pada Senin itu, ada warga yang menemukan alat sedang bekerja di Sungai Bajo.

Mengeruk material lalu dipindahkan ke mobil tongkang.

"Kalau soal itu saya tidak tahu, tidak ada perintah dari saya," tegasnya.

Baharuddin telah memanggil operator terkait dengan hal itu.

"Saya meminta penjelasan kepada operator dan penjelasannya bahwa dia membatu tetangganya yang meminta tolong kepada dirinya," jelasnya.

Baharuddin menambahkan, excavator tersebut merupakan pengadaan tahun 2016 dengan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU).

Kemudian dia menerima alat pada tahun 2021 dari kepala dinas sebelumnya.

Kondisi alat saat dia terima banyak mengalami kerusakan.

"Bisa kita lihat sendiri kondisi alat saat saya terima," papar Baharuddin sembari memperlihatkan foto excavator saat pertama dia terima.

Sebelum lebaran Idul Adha 10 Juli 2022 lalu, surat rekomendasi penarikan alat untuk dikembalikan ke Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah (BPKAD) terbit.

"Memang sudah ada rekomendasi dari DPRD, karena alat sudah tidak mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan asli daerah," tuturnya.

Selama ini, lanjut Baharuddin, alat diperuntukkan untuk kerja sosial dan sesekali disewakan.

Seperti membenahi tambak warga saat banjir dan bencana alam lainnya.

"Target PAD kami pada tahun 2021 yakni Rp 110 juta, tapi realisasi hanya Rp 50 juta, karena alat sudah tidak layak bekerja maksimal," tuturnya.(*)

Baca berita terbaru dan menarik lainnya dari Tribun-Timur.com via Google News atau Google Berita