Opini Tribun Timur
Kultur Demokrasi
Demokrasi sebagai konsep rupanya tak cukup dengan prosedur, kultur demokrasi pun mesti menjadi penguat untuk mendirikannya sebagai bahagian integral
Sementara di level sosial kita saksikan bagaimana toleransi, kerja sama, dan musyawarah terinjak-injak oleh kaki-kaki kita sendiri. Namun, ia intens dikampanyenkan.
Toleransi misalnya selalu menjadi persoalan yang mencekik hari-hari kita. Di dunia medsos, kita nyata merasakan cekikan-cekikan itu. Daya rusaknya, melampaui daya rusak serangan Rusia ke Ukraina.
Kita begitu anti pada yang lain dalam hal cara pandang keagamaan dan politik. Tetapi dalam urusan ekonomi, rupanya kita sungguh toleran. Toleransi ada ketika perut keroncongan.
Toleransi hadir ketika dompet mulai hampa. Kita cenderung menerima yang beda ketika kebutuhan-kebutuhan pragmatis kita mulai krisis.
Dalam dunia kerja sama, ia nyaris tak lagi disemaikan dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Kecanggihan tekhnologi informasi seringkali dituduh biang keladi. Tetapi di luar sana, kerja sama mulai hambar.
Fragmentasi sosial merebak di mana-mana. Kultur kerja sama pudar-memudar. Kecuali dalam urusan politik, kerja sama tampak mencolok, sering disebut koalisi.
Dalam urusan musyawarah kita lihat digelar di mana-mana, siang-malam dan gratis. Pemilihan berlangsung di mana-mana.
Mulai dari Calon kepala desa, hingga calon presiden dipilih langsung oleh warga. Begitupula dalam ruang-ruang institusi sosial--musyawarah rutin digelar, kadangkala diselingi pemilihan.
Memang di situ ada yang terpilih, tetapi kadangkala ada yang menyanggah lantaran kalah.
Di sini musyawarah memang dijalankan sesuai prosedurnya, tetapi kesepakatan menerima hasil seringkali mustahil. Mungkin inilah salah satu akar, mengapa demokrasi kita senantiasa berstatus “transisi” sejak reformasi 98 hingga kini.
Dua dasawarsa lebih, demokrasi kita emergensi selalu.
Ironi sebenarnya. Sebab pelaku atau para aktor demokrasi kita rupanya lemah kultur demokrasi pada dirinya. Padahal, mereka adalah kelompok kelas menengah yang berijazah sekolah.
Mereka tersebar di sejumlah institusi. Entah itu institusi negara, entah itu institusi parpol, entah itu di lembaga-lembaga sosial. Dan, mereka pulalah yang menganjurkan demokrasi tanpa henti. Ironis.(*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/abdul-karim-majelis-demokrasi-humaniora-45.jpg)