Bingung

Oleh: Abdul Gafar

Dosen Purnabakti Ilmu
Komunikasi Unhas Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - Kehidupan ini dinamis, berkembang, terimprovisasi, dan terus terprovokasi.

Dari satu titik ke titik berikutnya terkadang berjalan cepat, terkadang pula terlihat lamban.

Inilah perjalanan episode kehidupan manusia.

Ada yang berisi kesedihan, kegembiraan, tawa, tangis, resah, gelisah, kalut, cemas, curiga, bangga, takut, dan sejumlah perasaan yang dapat dirasakaan oleh yang namanya manusia.

Segala macam varian perasaan yang muncul itu boleh saja disebabkan oleh ulah kita sendiri ataupun oleh karena pihak lain.

Ada yang berdampak seketika, ada juga yang terasa kemudian.

Misalnya saja benturan pisik dapat segera dirasakan akibatnya. Terjadi perkelahian ataupun tawuran.

Terjadi pembegalan hingga penjagalan. Terjadi penembakan hingga berakhir kematian. Ini adalah dampak yang segera dirasakan.

Sementara dampak yang kemudian dapat dirasakan misalnya adanya kebijakan- kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh penguasa dari pusat hingga daerah bawahannya.

Sebuah kebijakan tidak jarang membuat masyarakat ini bingung dalam penerapannya.

Misalnya saja ketika mulai munculnya wabah pandemi covid-19. Seluruh dunia terguncang dengan serangan covid-19 termasuk di negeri ini.

Muncul kebijakan pemerintah agar seluruh warga negara wajib diberi vaksin penangkal covid-19.

Hal ini menimbulkan kebimbangan dan keraguan masyarakat untuk divaksin. Muncul berbagai informasi yang menimbulkan perasaan takut untuk divaksin.

Apakah benar-benar aman jika seseorang telah divaksin akan terhindar dari terjangan covid-19 ?

Tanggapan pakar pun bebeda-beda. Ada yang percaya, ada juga yang menganggap bahwa itu tidak ada alias tidak percaya.

Sebagai masyarakat awam, kita membutuhkan informasi yang bersifat mencerahkan, bukan malah yang terjadi adalah meresahkan dan membingungkan.

Informasi terakhir mulai lagi membincangkan covid-19 bangkit dengan varian barunya.

Pengetatan mulai diberlakukan lagi secara bertahap tapi pasti.

Tampaknya para ahli di bidang virus tidak dapat mematikan langkah covid-19 dalam pemecahan dirinya.

Langkah konkret adalah mencari warga negara untuk divaksin, apakah itu vaksin 1, 2, booster 1 dan booster 2.

Bagi ASN, baik itu pejabat maupun bukan ada kewajiban mencari beberapa orang yang belum divaksin untuk divaksin.

Mungkin juga tenaga-tenaga honorer diberi tugas mencari orang yang belum divaksin.

Bahkan pernah berkembang informasi bahwa untuk mengurus sesuatu di pemerintahan, akan ditolak ketika belum atau tidak dapat menunjukkan bukti telah divaksin.

Masuk ke mal saja dijaga ketat. Ketika akan bepergian pun ke suatu wilayah atau daerah dipersyaratkan harus sudah divaksin.

Berbagai macam persyaratan wajib dipenuhi. Lebih lucu lagi, sebuah keluarga dalam satu mobil harus berjarak sambil memakai masker.

Suaminya menyetir mobil, sang isteri harus duduk di belakang dalam jarak aman. Padahal mereka serumah. Dianalogikan ketika mereka tidur, terpaksa harus pisah ranjang sambil bermasker.

Lucu kan ? Hehehe…… Negeri ini memiliki dinamika yang sangat tinggi dalam melahirkan kebijakan.

Terkadang ada hal yang harus dilakukan secara cepat lalu diundangkan. Setelah timbul keresahan dan penolakan, barulah dilakukan peninjauan ulang.

Sebagai contoh RKUHP yang akan mengisi wawasan dunia hukum kita mengundang tanggapan kritis dari sejumlah pihak.

Terdapat pasal-pasal yang pernah dimatikan, akhirnya dihidupkan kembali.

Diistilahkam pasal-pasal kolonialis.

Pasal-pasal peninggalan penjajah Belanda yang diindonesiakan karena tuntutan zaman atau kepentingan ‘sesuatu’ ?

Kehilangan nyawa atau menghilangkan nyawa mengandung risiko. Kasus yang masih bergulir saat ini adalah ketika terjadi tembak-menembak antarpolisi di Jakarta.

Beberapa petinggi kepolisian telah dinonaktifkan.

Mencari siapa pembunuh serta dalang dibalik kasus itu ? Kita masih bingung dalam penanganan kasus ini. (*)