Profil Ganjar Pranowo Ditolak KIB untuk Diusung di Pilpres 2024, Dulu Tak Diundang PDIP Jateng

TRIBUN-TIMUR.COM - Profil Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah dan kader PDIP yang ditolak Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk diusung di Pilpres 2024.

KIB dan tak berniat usung Ganjar Pranowo ke Pilpres 2024 lantaran adanya faktor lain. Dulu Ganjar tak diundang hadiri acara PDIP Jateng.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut tidak etis.

“Kita itu juga harus memahami bahwa kalau Pak Ganjar itu kan kader politik lain, dalam hal ini PDI Perjuangan, kan tidak pas, tidak etis lah rasanya kalau katakanlah kita usung Pak Ganjar,” kata Arsul Sani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2022).

Wakil Ketua MPR RI ini pun menyebut jika Koalisi Indonesia Bersatu ngotot mengusung Ganjar Pranowo menjadi Capres 2024 bisa berpotensi merusak hubungan koalisi tersebut terhadap PDI Perjuangan.

Bukan hanya KIB yang menolak Ganjar, sebelumnya Gubernur Jawa Tengah (Jateng) tersebut juga tak diundang hadiri acara PDIP.

Padahal Ganjar Pranowo sendiri adalah kader PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.

Ganjar Pranowo sengaja tidak diundang oleh PDIP dalam acara pengarahan partai di Panti Marhaen, kantor DPD PDIP Jateng, Kota Semarang pada Sabtu (22/5/2021).

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto mengatakan Ganjar sengaja tak diundang.

"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan atau kebablasan). Yen kowe pinter, ojo keminter (kalau kamu pintar, jangan merasa jadi orang pintar)," kata Bambang Wuryanto, dalam pernyataan tertulis yang diterima Tribunjateng.com, Minggu (23/5/2021).

Bambang Wuryanto pun menjelaskan secara gamblang penyebab PDIP tak mengundang Ganjar. 

Pria yang akrab Bambang Patjul ini menyebut dengan terang-terangan bahwa Ganjar terlalu berambisi maju nyapres sehingga meninggalkan norma kepartaian.

Bambang melanjutkan, PDIP Jateng sebenarnya sudah lama memberikan sinyal soal sikap Ganjar yang terlalu ambisi dengan jabatan presiden tidak baik.

Di satu sisi, belum ada instruksi dari Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

Di sisi lain, itu tidak baik bagi keharmonisan partai yang wajib tegak lurus pada perintah Ketua Umum.