2.000 Tenaga Honorer Lutim Terancam Nganggur, Dewan: Perlu Upaya Semoga Mereka Bisa Aman

Ia mengatakan ada beberapa tenaga teknis, pendidikan, kesehatan, damkar, yang perlu pembicaraan yang lebih tinggi lagi.

Walaupun kata Budiman dibuka ruang untuk outsourching.

"Sebenarnya itu peluang yang baik untuk outsourching, sehingga kualitas, gaji, berdasarkan UU ketenagakerjaan," imbuh dia.

Menurut Budiman, kebijakan ini positif mengarah profesionalisme kerja.

Memang ke depan pemerintah akan dibangun sistem digitalisasi. Cuma ada hal yang tidak bisa digantikan oleh sistem itu.

"Seperti guru, tenaga kesehatan, damkar, Satpol PP. Tapi kalau ada ruang, petunjuk teknis seperti apa, kita berterima kasih," katanya.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan merekrut pekerja alih daya atau outsourcing sebagai tenaga tambahan untuk ditempatkan di instansi yang membutuhkan, menggantikan sistem pegawai honorer.

"Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing)," ujar Tjahjo dalam surat edaran Selasa (31/5/2022).

Tjahjo menambahkan, Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK nantinya juga harus menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK.

Hal ini dilakukan agar di lingkungan instansi masing-masing tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN lagi.(*)