Peran Orang Tua Tekan Angka Anak Putus Sekolah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Yeni Rahman, mendorong peran orang tua dalam menekan angka putus sekolah di kota Daeng.

Itu disampaikan di Forum Dosen Tribun bekerjasama dengan Dewan Pendidikan Makassar menggelar diskusi bertema ‘Sistem PPDB versus Wajib Belajar’, Kamis (9/6/2022) pagi.

Yeni hadir dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua II Dewan Pendidikan Kota Makassar, memberi beberapa masukan mengatasi anak tidak sekolah.

Menurutnya, peran orang tua sangat menentukan terhadap motivasi anaknya untuk bersekolah.

Baca juga: Jargon Wali Kota Danny Semua Anak Harus Sekolah, Prof Arismunandar: Harus Sejalan di Lapangan

Baca juga: Prof Jasruddin Soroti Jalur Zonasi, Prof Arismunandar Minta Pemerintah Pastikan Semua Anak Sekolah

"Saya mantan guru 10 tahun. Jadi persoalannya ada pada orang tua, ini kita tidak sasar. Kalau pemahaman orang tua clear, dia memberi edukasi dan motivasi kepada anaknya supaya tetap sekolah," katanya.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar (FKIP Unismuh), Erwin Akib, menilai perlu evaluasi mendalam terkait pelaksanaan PPDB.

PPDB selalu menimbulkan kontroversi, selalu menimbulkan masalah, khususnya di Kota Makassar.

Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Muslim Indonesia (UMI), Andi Muin Fahmal, meminta dewan pendidikan meneliti penyebab lima ribu anak di Kota Makassar tidak mau sekolah. Padahal, daya tampung sekolah melebihi angka itu.

“Tolong kepada dewan pendidikan, teliti itu lima ribu anak yang tidak sekolah. Kenapa tidak sekolah, jangan anaknya yang diteliti, tapi orang tuanya supaya bisa ada solusi,” ungkap Andi Muin.

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Prof Qasim Qathar, menyoroti persoalan anggaran pendidikan. Termasuk sekolah swasta yang hanya jadi penampung darurat bagi siswa.

Anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN, tapi pos-posnya ini selalu kemana. Pemerintah bisa mengambil langkah mengamati sekolah swasta yang bagus untuk mengucurkan dana ke situ.

“Ini kebijakan anggaran, sekolah swasta dan pesantren dianggap wadah darurat bagi pemerintah. Harusnya anggaran pemerintah itu juga dikucurkan ke situ. Perbaikan infrastruktur pesantren dan gurunya,” ucapnya.

Menurutnya, jika anak tidak sekolah tidak diatasi, maka akan menjadi anak tuna sekolah, selanjutnya menjadi anak tuna susila.

5.168 Lulusan SD di Makassar Tak Tertampung di SMP

Forum Dosen Tribun bekerjasama dengan Dewan Pendidikan Makassar menggelar diskusi bertema ‘Sistem PPDB versus Wajib Belajar’, Kamis (9/6/2022) pagi.

Diskusi di Kantor Dewan Pendidikan Makassar dipandu Koordinator Forum Dosen Tribun yang juga Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan, Dr Adi Suryadi Culla.

Narasumber diskusi akademisi Unhas, UNM, UIN, Unismuh, UMI, Unibos, Universitas Fajar, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, perwakilan Dinas Pendidikan Sulsel, dan anggota DPRD Makassar.

Mengawali diskusi, Adi membeberkan tiga masalah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sulawesi Selatan yang terjadi setiap tahun.

Pertama masalah sosialisasi. Menurutnya itu masalah besar karena banyak yang belum paham.

“Kedua, masalah infrastruktur termasuk IT, kapasitas IT, bayangkan saja PPDB pendaftaran puluhan ribu tetapi pintu sempit. Jadi seperti tsunami, pintu sempit, air bah mengalir, jebol, muncul masalah disitu, server hang," katanya.

Ketiga, kata Adi, masalah daya tampung sekolah dan ruang belajar.

Kadis Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin, menjelaskan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, telah membuat program revolusi pendidikan, semua harus sekolah.

Tujuannya agar tidak ada anak wajib sekolah yang putus sekolah karena tidak tertampung.

Tahun ini, PPDB Makassar berbeda dari tahun sebelumnya. Dimana, PPDB tidak hanya untuk sekolah negeri, tapi juga mengikutkan sekolah swasta.

“Tahun ini sekolah negeri dan swasta menjadi pilihan dalam PPDB,” ujar Muhyiddin.

Dia menjelaskan, sesuai data dukcapil, anak usia 6 tahun di Makassar sebanyak 21.946 orang.

Terdiri lulusan PAUD 13.857 anak dan tidak PAUD 8.089. Sedangkan daya tampung SD negeri dan swasta di Makassar sebanyak 30.000.

Berarti tidak ada masalah dengan daya tampung SD karena jumlah kursi lebih.

Untuk PPDB SMP, daya tampung sebanyak 21.240. Terdiri 13.680 SMP negeri dan 9.280 SMP swasta.

Sedangkan lulusan SD tahun ini sebanyak 26.608 siswa. Berarti masih ada 5.168 ribu siswa yang tidak tertampung.

Dia merincikan, ruang belajar SMP negeri sebanyak 380 dari 55 sekolah.

Jika dikali 32 kursi, maka SMP negeri Makassar hanya bisa menampung sebanyak 13.680 siswa.

Sementara ruang belajar SMP swasta sebanyak 290 dikali 32 kursi maka hanya bisa menampung 9.280 siswa.

Ketua DPRD Makassar yang juga Ketua Dewan Pendidikan Makassar, Rudianto Lallo, mengatakan, di Makassar memang masih terkendala ruang belajar yang terbatas.

Jumlah murid lulus SD dibanding daya tampung SMP tidak sesuai.

Diskusi mengundang akademisi, dewan pendidikan, kepala dinas ini, katanya, bertujuan mencari solusi atas masalah tersebut, yang terjadi tiap tahun.

“Tadi sudah kita dengar para pakar bicara soal itu. Mudah-mudahan ada solusi dari Dinas Pendidikan Makassar mengatasi masalah ini. Kita berharap tidak ada lagi anak putus sekolah karena tidak tertampung di SMP negeri,” katanya.

Kalaupun kuota terbatas, maka diarahkan ke swasta, tapi disarankan opsi, misalnya pemerintah subsidi ke swasta.

Ini harus dipikirkan supaya jumlah murid yang lebih ini bisa ditampung di swasta, ini harus dipikirkan agar fasilitas sekolah swasta sama dengan sekolah negeri.

Selengkapnya baca di Koran Tribun Timur edisi Jumat (10/6/2022). (*)