Opini Marwan Jafar

Surat Izin Berlayar ataukah Suratan Takdir?

Tragedi memilukan tentang tenggelamnya KM Ladang Pertiwi 02 selama dua pekan terakhir telah menggoncang jagad-maya dan media pemberitaan nasional.

Tangkapan layar Instagram
Penumpang KM Ladang Pertiwi yang tenggelam di Selat Makassar berhasil diselematkan oleh crew TB MAX 05 berjumlah 17 orang. (KM) Ladang Pertiwi tenggelam di perairan Selat Makasar pada Kamis (26/5/2022) pukul 13.00 WITA. 

Surat Izin Berlayar ataukah Suratan Takdir?

Marwan Jafar, SH, Advokat/ Pengacara di negeri Serambi Mekkah Aceh.

TRIBUN-TIMUR.COM - Tragedi memilukan tentang tenggelamnya KM Ladang Pertiwi 02 selama dua pekan terakhir telah menggoncang jagad-maya dan media pemberitaan nasional.

Berbeda dengan hikayat “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk” yang hanya menyisahkan kisah pilu tragedi “asmara-percintaan”, insiden naas tenggelamnya KM Ladang Pertiwi 02 akibat cuaca ekstrim hujan badai disertai amukan gelombang setinggi 2,5 meter pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 jelang tengah hari di wilayah perairan segitiga bermuda-nya Indonesia (perbatasan selat Makassar- selat Jawa dan- Kalimantan) itu, justru menyisahkan kemelut yang melibatkan banyak pihak bak benang kusut yang sulit terurai satu persatu.

Siapakah yang paling bertanggung-jawab dan patut untuk disalahkan?

Lalu apakah penyebab terjadinya musibah ini adalah mal-administrasi Surat Izin Berlayar ataukah memang murni sudah Suratan-Takdir? sebagai konsekwensi hidup bagi kami orang pulau yang hidup jauh dari gemerlap dan hingar-bingar nikmatnya sarana dan pra-sarana fasilitas-negara yang kadang realisasi-peruntukannya hanya untuk dan bisa di-akses oleh warga-negara yang hidup dan tinggal di kota.

Bak sudah jatuh tertimpa tangga pula, demikianlah ironi nasib yang harus diterima Supriadi sang nakhoda kapal sebagai representasi orang pulau yang selama ini hidup ter-mariginalkan dan di-diskriminasi.

Betapa tidak, kini ia harus “dikambing-hitamkan” oleh kepentingan penegakan hukum atas musibah yang ia pun sendiri tak menginginkan ini terjadi bahkan menimpa dirinya di mana ibunya (Rahama : 60) dan (Purnama) adik kandungnya turut pula menjadi korban yang tewas.

Kini ia ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 323 UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran jo. Pasal 359 KUHP dan mendekam di balik jeruji Rutan Tahti Polda Sulsel dengan pikiran dan himpitan bathinnya yang berkecamuk.

Cerita sang nakhoda Supriadi hanyalah satu dari ribuan elegi-kesedihan hidup nan miris orang pulau yang selalu saja tak berdaya di hadapan hukum dan selalu diperlakukan tidak adil oleh setiap program kebijakan pemangku kepentingan.

Tenggelamnya KM Ladang Pertiwi 02 yang menelan korban jiwa pun adalah satu dari sekian banyak efek sebagai akibat ketidak-adilan dan diskriminatif-nya setiap program kebijakan-kebijakan yang tidak pernah melihat kami orang pulau sebagai manusia dan mengakomodir hak-hak hidup dan kepentingan kami sejak zaman pelayaran bahtera nabi Nuh hingga kini agar turut pula bisa meng-akses dan menikmati fasilitas-negara yang layak dan memadai serta memenuhi standar-safety keselamatan.

Seandainya kami orang pulau ditanya: “Apakah setelah musibah yang mengerihkan dan telah merenggut nyawa ini, kami masih akan berani ikut dan menumpangi kapal nelayan serupa ketika hendak ke Makassar dan atau pulang kampung?” kami orang pulau dengan serentak akan menjawab : Iyah ! karena kami tak punya pilihan lain, meski kami tahu betul resikonya, tapi inilah potret kehidupan kami di kepulauan. “anak pulau tak dibesarkan dari lautan yang tenang !”
kalaupun ada musibah seperti ini, kami orang pulau tak boleh cengeng, mungkin itulah sudah Suratan-Takdir Yang Kuasa akibat kebijakan pemerintah yang diskrimatif dan tak pernah berpihak pada kami, sehingga kami melihat bahwa musibah ini bukan kesalahan nahkoda kapal, sekali lagi bukan kesalahan sang nakhoda !

Demikinalah halnya semua keluarga korban termasuk keluarga dari korban yang meninggal pun sama-sekali tidak menimpakan kesalahan ini pada sang nahkoda, sebab kami nota-benenya masyarakat pulau memandang bahwa insiden ini bukanlah sebuah human-eror tapi murni musibah sebagai tragedi-kemanusiaan dan itulah resiko tinggal di pulau yang terjauh, terpecil dan terisolir (3T) sebagai konsekwensi-hidup yang harus kami tanggung.

Ataupun jika memang mekanisme hukum butuh seseorang untuk dikambing-hitamkan atas dalih kelalaian, maka apakah otoritas-pelabuhan terkait yang telah lalai dalam pengawasannya (biasanya selalu ada petugas yang selalu datang mengambil dokumen kapal dan baru dikembalikan saat kapal hendak berangkat) serta koorporasi yang menitipkan muatan sehingga KM Ladang Pertiwi 02 dianggap kelebihan beban muatan juga akan ditetapkan sebagai tersangka bersama nahkoda Supriadi dan H Syaiful si pemilik kapal sesuai amanah UU No.17 Tahun 2008 itu?

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved