Kunjungan PM Anthony Albanese: Peluang Peningkatan Hubungan RI-Australia

Oleh: Rifqy Tenribali Eshanasir

Peneliti Muda di Center for Peace Conflict and Democracy, Universitas Hasanuddin, dan Alumnus Departemen Hubungan Internasional dan Studi Perdamaian di Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Hari Senin (6 Juni 2022), Perdana Menteri (PM) Australia yang baru terpilih, Anthony Albanese, memulai kunjungannya ke Indonesia.

Ia bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, dan penguatan hubungan kedua negara bertetangga tentu menjadi agenda utama.

Kunjungan PM Albanese ini merupakan salah satu kunjungan luar negeri pertamanya sejak ia meraih kemenangan di pemilihan federal Australia bulan lalu (21 Mei).

Kunjungan pertama PM Albanese ke Indonesia secara simbolik dan riil bermakna penting dan membuka harapan serta peluang peningkatan dan pendalaman lebih lanjut hubungan antara kedua negara Pasifik ini.

Penting dicatat bahwa penguatan hubungan Australia-Indonesia seperti disebut di atas juga dipengaruhi oleh kenyaataan bahwa PM Albanese dan anggota kabinetnya adalah salah satu yang paling beragam dalam sejarah Australia.

Keberagaman tersebut, yang lebih nyata mewakili keberagaman Australia, antara lain dapat dilihat pada profil anggota kabinetnya.

Terdapat 10 perempuan, 2 orang Muslim dan 1 orang penduduk asli Australia. Ini sebuah terobosan baru di negara ini.

Tidak hanya progresif dalam keberagaman keanggotaannya, kabinet PM Albanese juga sangat maju dengan komitmen mereka yang lebih fokus ke perubahan iklim dan kesetaraan jender dan perlakuan lebih adil terhadap warga asli Australia (Aborigine and Torress Strait Islanders).

Namun bagi Indonesia, titik paling penting dari pelantikannya PM Albanese adalah komitmen kuatnya terhadap pengeratan dan pendalaman hubungan Australia dengan negara-negara di wilayah Asia-Pasifik dibandingkan dengan pemerintah sebelumnya, yaitu waktu Australia di bawah PM Scott Morrison dari Partai Liberal.

PM dari Partai Liberal cenderung lebih berorientasi dan mengutamakan hubungan dengan sekutu tradisional Australia di Amerika Utara dan Eropa.

Memang posisi Australia sangat unik karena merupakan bagian dari ‘Anglosphere’ atau negara-negara berbahasa Inggris, sama dengan Amerika Serikat (AS) dan Inggris, tetapi tidak seperti mereka, Australia jauh lebih dekat secara geografis dengan Asia dan Indo-Pasifik. Australia (dan Selandia Baru) bisa disebut sebagai “negara Barat di Timur”.

Namun terlepas dari itu, Australia tentu tidak bisa mengabaikan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara dan Pasifik serta perkembangan ekonomis, politik dan militer di wilayah ini, dan sepertinya PM Albanese sangat sadar atas kenyataan ini.

Patut diutarakan pula bahwa sebelum berkunjung ke Indonesia, kunjungan luar negeri paling pertama PM Albanese adalah ke Jepang untuk bertemu dengan pemimpin negara-negara anggota QUAD (Dialog Keamanan Segiempat), yakni Presiden AS Joe Biden, PM India Narendra Modi dan PM Jepang Kishida Fumio.

Di saat yang sama, Menlu baru Australia Penny Wong (salah satu anggota perempuan kabinet PM Albanese dan keturunan Asia) juga berkunjung ke berbagai negara-negara Asia-Pasifik termasuk Fiji, Soma dan Tonga di mana ia berbicara dengan Forum Kepulauan Pasifik.

Menlu Wong berkunjung ke negara-negara Kepulauan Pasifik tentu saja terutama sebagai respon terhadap diplomasi maraton Menlu China Wang Yi yang sebelumnya juga berkunjung ke wilayah tersebut untuk menawarkan pakta keamanan regional dengan China seperti yang sudah disetujukan dengan Kepulauan Solomon.

Ketika sebagian besar negara Kepulauan Pasifik menolak proposal Menlu China, Menlu Penny Wong berkomentar bahwa Keamanan Pasifik adalah tanggung jawab keluarga Pasifik dan bahwa Australia juga bagian dari keluarga tersebut.

Menlu Wong juga menyatakan, Australia ingin membantu membangun keluarga Pasifik yang lebih kuat dan akan selalu bekerja untuk mengatasi tantangan keamanan bersama dengan meningkatkan dukungan untuk keamanan maritim Pasifik dan meningkatkan kerja sama pertahanan.

Menlu Wong juga menegaskan bahwa Australia ingin membawa energi baru dan lebih banyak sumber daya ke wilayah Pasifik ini.

Kembali ke kunjungan PM Albanese ke Indonesia, pemerintah Australia sekarang yang lebih beragam dan terbuka terhadap Asia-Pasifik merupakan peluang sangat bagus untuk menguatkan hubungan RI-Australia yang sebelumnya sudah sangat bagus.

Tentu saja selalu ada hubungan “naik-turun” (ups and downs relationship) antara dua negara bertetangga. Namun peluang penguatan lebih lanjut hubungan Indonesia-Australia dalam banyak bidang seperti ekonomi, politik, keamanan maupun budaya makin terbuka di bawah pemerintahan PM Albanese.

Tidak kalah penting dari hubungan antar pemerintah tentu saja adalah hubungan antara manusia dan masyarakat (people to people relationship) Indonesia-Australia.

Peluang untuk penguatan hubungan antar manusia-masyarakat ini juga makin terbuka setelah pandemi COVID-19 di Indonesia dan Australia serta di banyak negara di dunia makin menunjukkan tanda-tanda kian terkontrol.

Pemulihan ekonomi bersama, kerjasaman untuk keamanan dan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik dan Indo Pasifik dalam konteks meningkatnya persaingan dua kekuatan adidaya (Amerika Serikat dan China) membuat hubungan baik dan kerjasama erat kekuatan menengah (middle power) seperti Indonesia dan Australia semakin penting.

Jajaran Presiden Jokowi dan PM Albanese tentu menyadari konteks unik ini dan sedang membahas penguatan hubungan kedua negara dan masyarakat, demi kesejahteraan dan keamanan bersama di kawasan.

Penguatan kerjasama di level pemerintahan daerah juga seharusnya semakin didorong. (*)