Kepala Dinas Bingung Cari Pejabatnya Masing-masing, Dilantik Tapi Tak Tahu Lokasi Penempatan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar bingung. Tak tahu siapa-siapa pejabat eselon III akan mendampingi mereka.

Pantauan Tribun-Timur.com di lokasi pelantikan, Anjungan Pantai Losari Jl Penghibur, semua kepala OPD sibuk mencari tahu nama-nama yang dilantik.

Bahkan, pasca pelantikan, mereka belum mendapat nama-nama pejabat yang mengisi jabatan sekretaris dinas hingga kepala bidang.

Baca juga: Danny Pomanto Ganti Pejabat Sering Ngopi di Warkop juga Sekdis Tak Cocok dengan Kadis

Baca juga: Wali Kota Makassar Danny Pomanto Lantik 457 Pejabat di Anjungan Pantai Losari, Nama-namanya

Hal ini dikarenakan informasi pelantikan tidak tersampaikan dengan jelas.

"Tidak tahu siapa ini sekretarisku sama kabid-kabid, ini saya mau cari nama-namanya," ucap salah satu kepala dinas kepada Tribun-Timur.com, Kamis (2/6/2022).

Parahnya, banyak orang yang harusnya dilantik tapi tak dapat undangan pelantikan.

Ada juga mendapat undangan pelantikan, tapi tidak jelas atau tidak diketahui di OPD mana mereka ditempatkan.

Baca juga: Gagal Duduki Kursi Kadis Dukcapil, Chaidir Dilantik Sebagai Kepala Dinas PPKB

Tribun-Timur.com, juga sudah berusaha meminta nama-nama dilantik kepada staf BKPSDM Makassar.

Tetapi mereka enggan menyerahkan daftar tersebut dengan alasan SK belum ditandatangani.

Saat pembacaan SK nama-nama yang dilantik, master of ceremony (MC) hanya menyebut beberapa nama.

Mulai dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Kabag Umum, Kabag Organisasi, hingga 11 sekretaris dinas.

MC melompati nama-nama kepala bidang. Ia langsung mengumumkan jajaran sekretaris lurah.

Diketahui, 457 pejabat eselon II, III, dan IV diambil sumpahnya saat pelantikan di Anjungan Pantai Losari, Kamis (2/6/2022).

Danny merombak jabatan sekretaris dinas, kepala bidang, hingga tataran lurah.

11 sekretaris dinas dilantik, ada mengisi jabatan lowong ada pula digeser.

Pejabat dilantik dan dimutasi merupakan usulan dari masing-masing OPD.

40 persen usulan tersebut dikoordinir, selebihnya disesuaikan latar belakang dan kinerja masing-masing pegawai. (*)