Abaikan Kepentingan Masyarakat, Dinas PU Makassar 'Prioritaskan' Proyek Eksternal

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dianggap memprioritaskan pembangunan di luar dari kepentingan masyarakat umum.

Sejumlah proyek infrastrukur untuk kepentingan pejabat telah tayang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Makassar.

Mulai dari rumah dinas tiga Wakil Ketua DPRD Makassar yang dianggarkan senilai Rp4,5 miliar.

Pembangunan rumah dinas asisten Kejati Sulsel senilai Rp4,2 miliar.

Pembangunan gedung Bhayangkari Polda Sulsel senilai Rp7 miliar.

Lalu, pekerjaan interior kantor Kejaksaan Negeri Makassar senilai Rp1,5 miliar.

Belum lagi pengadaan meubelair atau furniture kantor Kejaksaan Negeri Makassar seharga Rp4,6 miliar.

Sejauh ini Proyek pembangunan internal Pemkot Makasar yang masuk tahapan lelang baru belanja jasa konsultasi pembagunan Makassar Goverment Center and Service senilai Rp2,1 miliar.

Kemudian DED pembangunan tanggul laut, DED pembangunan jalan Sudirman, serta pembangunan gedung Dekranasda dan UMKM Center.

Paket jalan lingkungan, rehabilitasi dan pembangunan senilai Rp128 miliar dibatalkan lelangnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan belum diupdate kembali.

Menanggapi hal tersebut Pengamat Tata Kelola Keuangan Negara Universitas Patria Artha Makassar, Bastian Lubis mengatakan, APBD harusnya diperuntukan untuk kemakmuran masyarakat.

Selain itu, prioritas APBD juga harusnya diutamakan untuk hal-hal yang mempengaruhi peningkatan ekonomi.

Utamanya soal jalan yang menjadi akses masyarakat setiap hari, drainase, sampah masih semrawut pengelolaannya, hingga masalah anak jalanan.

Bastian mencontohkan, salah satu keluh masyarkat Makassar yang harus didengar ialah jalanan di Antang Kecamatan Manggala.

"Mirisnya, masyarakat disana menanami pohon pisang di tengah jalan sebagai bentuk protesnya," ucap Bastian Lubis kepada Tribub-Timur.com via telepon.