Kadis PU Makassar Ungkap Penyebab Lambannya Progres Program
Untuk proyek pembangunan misalnya, program ini didominasi untuk kepentingan eksternal Pemerintah Kota Makassar.
Penulis: Siti Aminah | Editor: Saldy Irawan
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar dinilai lamban dalam menjalankan kegiatan.
Dari Rp 897 miliar alokasi anggaran yang disiapkan di tahun 2022, tetapi baru 1,8 persen yang dibelanjakan.
Hal itu ditandai dengan belum adanya proyek fisik yang berjalan menjelang akhir triwulan II tahun anggaran 2022.
Dilansir dari Laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Makassar, program Dinas PU yang masuk lelang masih bisa dihitung jari.
Untuk proyek pembangunan misalnya, program ini didominasi untuk kepentingan eksternal Pemerintah Kota Makassar.
Beberapa diantaranya, pembangunan rumah dinas tiga Wakil Ketua DPRD Makassar yang dianggarkan senilai Rp4,5 miliar.
Pembangunan rumah dinas asisten Kejati Sulsel senilai Rp4,2 miliar.
Pembangunan gedung bhayangkari Polda Sulsel. Lalu, pekerjaan interior kantor Kejaksaan Negeri Makassar senilai Rp1,5 miliar.
Belum lagi pengadaan meubelair atau furniture kantor Kejaksaan Negeri Makassar seharga Rp4,6 miliar.
Yang paling parah, untuk proyek jalan di Kota Makassar tak satupun yang terlaksana.
Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU telah masukkan dokumen lelang ke Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Total anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan mencapai Rp128 miliar.
Ada 11 paket jalan yang direncanakan tahun ini, terdiri dari lima paket rehabilitasi jalan dan enam paket pembagunan jalan.
Dari 11 paket jalan tersebut, delapan diantaranya sudah masuk lelang.
Namun belakangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membatalkan tender tersebut karena banyak paket jalan yang tak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
