PPDB Online 2022, Apakah Masih Seruwet Dulu?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Pendidikan Kota Makassar sedang mempersiapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2022.

Penerimaan pendaftaran rencananya berlangsung pada Juni mendatang.

Tepatnya pada 20 Juni dan dilakukan secara serentak untuk tiap jenjang pendidikan.

Tiap tahunnya, PPDB selalu menuai keributan, pelaksanannya masih dianggap tidak berjalan sesuai harapan masyarakat.

Khususnya jalur zonasi, protes dari orang tua siswa kerap kali mewarnai agenda tahunan ini.

Padahal, tujuan hadirnya jalur zonasi ini dalam rangka pemerataan pendidikan agar semua anak bisa merasakan atau terpenuhi haknya mendapat pendidikan.

Banyak yang beranggapan, penerapan jalur zonasi ini tidak selaras dengan kondisi infrastruktur sekolah juga dengan kualitas para guru.

Karenanya, orang tua di Makassar masih terus berusaha untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang telah berlabel unggulan.

Berikut wawancara Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Muhyiddin menyangkut PPDB online 2022.

-Bagaimana persiapan PPDB tahun ini?

Persiapan PPDB dalam tahap perampungan, terutama soal data di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk jumlah anak menuju SD, lalu SD ke SMP sementara difinalisasi.

-Apa yang beda PPDB tahun ini dan sebelumnya?

PPDB sekolah negeri dan swasta di Makassar akan dilakukan serentak atau bersamaan. Artinya bakal diikutkan bersamaan dengan pendaftaran negeri dalam PPDB 2022.

-Apa alasan PPDB negeri dan swasta digabung?

Ini menjadi salah satu solusi agar semua anak di Makassar bisa sekolah. Pemkot Makassar bakal mewujudkan revolusi pendidikan bahwa semuanya harus sekolah dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan secara teknis itu adalah tanggung jawab di Dinas Pendidikan di kota Makassar.

-Apakah karena masyarakat Makassar masih cenderung melihat latar belakang sekolah?

Kita tidak mau lihat status seperti itu, tetapi bagaimana proses penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Kehadiran sekolah swasta juga membantu pemerintah untuk mencerdaskan anak.

-Apakah mendaftar di sekolah swasta membutuhkan biaya?

Masing-masing sekolah swasta yang terlibat dalam pendaftaran akan diperlihatkan profilnya, juga sekaligus diinformasikan kepada masyarakat bahwa tidak semua sekolah swasta berbayar. Ada sekolah swasta yang bersubsidi penuh artinya tidak ada biaya sama dengan apa yang di lakukan di sekolah negeri.

-Berapa jalur penerimaan yang akan dibuka?

PPDB 2022 masih menerapkan sistem zonasi sama seperti pelaksanan tahun-tahun sebelumnya. Mulai dari jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas.

Begitu juga dengan kuotanya diprediksi akan sama dengan PPDB 2021 lalu, kuota SD untuk jalur zonasi sebesar 75 persen, jalur afirmasi 20 persen, jalur perpindahan tugas yakni 5 persen.

Sedangkan di tingkat SMP, jalur zonasi sebesar 70 persen, 20 persen jalur afirmasi, 5 persen jalur perpindahan tugas, dan 5 persen jalur prestasi.

-Berapa jumlah anak yang akan masuk sekolah dasar?

Hampir 7.000 lebih data murid yang mengenyam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Makassar. Sedangkan berdasarkan data usia sekolah menurut Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) ada 20 ribu lebih. Artinya masih banyak anak yang tidak diikutkan dalam pendidikan anak usia dini.

Pendaftaran serentak sekolah swasta dan negeri ini bakal mengakomodir 10 ribu lebih usia sekolah anak menuju Sekolah Dasar (SD).

-Bagaimana upaya mengantisipasi terjadinya server eror saat berlangsungnya pendaftaran?

Uji coba akan berlangsung sebelum dua pekan atau tiga hari berturut-turut. Dari situ akan dilihat apa saja kelemahan yang perlu diperbaiki.

Bimtek juga akan diberikan kepada operator sebelum uji coba portal sehingga ada upaya perbaikan saat menemui hambatan

-Bagaimana pandangan terkait orang tua yang ngotot menempatkan anaknya di sekolah-sekolah unggulan?

Kami meminta kepada masyarakat kota Makassar khususnya orang tua siswa yang ingin menyekolahkan anaknya, diharapkan untuk tidak pilah-pilih sekolah karena Pemkot Makassar akan memperbaiki standar mutu guru dan standar manajemen sekolah.

-Salah satu masalah yang banyak ditemukan, calon siswa yang rumahnya dekat tidal lulus zonasi, sementara yang jauh malah lulus, bagaiman mengantisipasi kejadian sama?

Karena itulah akan dilakukan uji coba, inilah salah satu persoalan yang dilaporkan. Karenanya, operator sekolah akan dibekali untuk mengatasi hal itu, disamping itu komitmen para petugas juga harus ditingkatkan.

Dinas Pendidikan akan berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat.

-Bagaimana koordinasi dengan SKPD terkait untuk data kependudukan calon siswa?

Jalur zonasi tentu akan bersinggungan dengan domisili, artinya Dukcapil, Dinsos dan Diskominfo akan terlibat.

Dinsos akan memberikan data berkaitan dengan data keluarga afirmasi, lalu Dukcapil untuk jalur zonasinya tentang Kartu Keluarga (KK) dan Diskominfo berkaitan dengan jaringan dan server. (*)