Meski Dapat WTP, BPK Catat 24 Temuan di Pemkot Makassar Terkait Aset dan Pajak BPHTB

"Itumi saya bilang tadi, warisan. Banyak dudu warisan nya sama saya. Insyaallah kita akan usahakan bersama pak ketua DPRD. Kita akan usahakan semua rekomendasi kita," ucap Danny Pomanto.

Kedepan, pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap SDM Pemkot.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diminta untuk melalukan pendampingan kepada seluruh pegawai teknis di OPD yang bersentuhan langsung dengan keuangan dan perencanaan.

"BPKAD saya harap harus capek membimbing kasubag keuangan nya semua dan kasubag perencanaan nya, kedua saya sudah perintahkan kepada BPKAD untuk mentraining, mensertifikasi semua, tim di SKPD," tegasnya.

Terkait aset dan pajak yang menjadi atensi BPK, Danny membenarkan bahwa pencatatan aset memang harus dibenahi.

Untuk mempertahankan opini WTP tentu tak gampang, Danny mengaku telah membicarakan hal ini kepada Inspektorat dan BPKAD.

Audit keuangan tiap bulan akan dilakukan guna menyehatkan keuangan Pemkot Makassar.

"Kita audit tiap bulan dan laporkan setiap progrsnya, tidak ada lagi (temuan), tidak sessa maki," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo menyampaikan, DPR akan terus mengawasi Pemkot Makassar untuk menindaklanjuti hasil LHP BPK.

Hasil tersebut akan dibahas bersama agar menjadi masukan dan koreksi untuk segera dieksekusi.

Menurutnya, disinilah peran legislatif untuk mengawasi progres kinerja Pemkot Makassar.

"Tadi rekondisi yang dilaksanakan 68 persen, jadi sisa 32 persen lebih, DPR akan tidak lanjuti bagaimana progresnya," tuturnya.

Diketahui, Pemkot Makassar telah mendapat Opini WTP BPK berdasarkan Laporan Hasil Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyerahan tersebut dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Jl AP Pettarani.

Pemkot Makassar pada laporan keuangan tahun 2020 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).