Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pemkot Makassar

Malam-malam, Danny Pomanto Evaluasi Kinerja OPD Jelang Pengumuman Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK

Wali Kota Makassar Danny Pomanto mendadak mengumpulkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) malam-malam.

Penulis: Siti Aminah | Editor: Sukmawati Ibrahim
Tribun Timur
Wali Kota Makassar Danny Pomanto kumpulkan Pejabat Pemkot Makassar malam-malam di kediamannya, Jl Amirullah, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (18/5/2022). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Danny Pomanto mendadak mengumpulkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) malam-malam.

Agenda tersebut berlangsung tertutup di kediamannya Jl Amirullah, Rabu (18/5/2022).

Diketahui, hari ini Kamis (19/5/2022) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel akan mengumumkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, termasuk Makassar.

Akan tetapi, Danny Pomanto menampik hal tersebut.

Ia menyampaikan, pertemuan malam tersebut bukan menyangkut hasil pemeriksaan BPK.

"Tidak, nanti kita lihat besok, mudah-mudahan bisa dapat WTP, nanti saya kasi keterangan soal itu," kata Danny Pomanto.

Ia menegaskan, pertemuan tersebut untuk mengevaluasi kinerja masing-masing SKPD.

"Saya akan membedah. Karena waktu semakin sempit. Beberapa program tidak dilapor ke saya," ucap Danny Pomanto.

Ia juga menyampaikan kekesalannya karena target membuat konten metaverse pertama belum dijalankan oleh OPD terkait.

"Padahal saya sudah punya target bahwa konten Metaverse pertama dan co'mo itu 17 Agustus, tidak bisa ditawar," ungkapnya.

"Kalau seperti itu berarti sudah harus jalan. Ini kan mesti proses tender. Lama sekali tendernya. Ada apa misalnya," ujarnya.

Jangan sampai kata Danny Pomanto, mereka hanya berpikir soal proyek tanpa mengedepankan kualitas program yang dijalankan.

"Nanti proyek nya saja dia mau. Itu yang saya akan evaluasi. Karena saya tidak memberi. Ini teguran terakhir. Kalau mereka tidak ikut dan gagal, berarti kan gagal menjalankan RPJMD. Resikonya mereka,"

Beberapa OPD yang dianggap sangat krusial antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang ditarget bisa mengejar PAD Rp2 triliun.

Kemudian Dinas Pendidikan banyak program yang tidak berjalan, begitu juga dengan Dinas Perhubungan.

"Ini kan tidak boleh main-main. Kendalanya organisasi tidak maksimal. Masih banyak orang-orang lama yang tidak memiliki pengalaman yang tidak jelas," terangnya.

"Alasannya mereka adalah tidak terisi nya bidang. Besok saya mulai mengisi bidang," sambungnya. (*)

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved