Siapa yang Paksa Ade Yasin Bertanggungjawab Soal Suap Auditor BPK? Pengakuan Lengkap Bupati Bogor

Adapun kedelapan tersangka dalam kasus ini diamankan dalam kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat pada Selasa (26/4/2022) malam dan Rabu (27/4/2022) pagi.

"Dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK mengamankan bukti uang dalam pecahan rupiah dengan total Rp 1,024 miliar," tutur Firli.

12  orang ditangkap KPK

Total, ada 12 orang ditangkap dalam perkara ini.

Ade Yasin diduga memberikan suap kepada sejumlah pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat agar kembali mendapatkan predikat WTP atas laporan keuangan Pemkab Bogor.

“AY selaku Bupati Bogor 2018-2023 berkeinginan agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri dalam konferensi pers, Kamis dini hari.

Pada Kamis (28/4/2022), Firli Bahuri juga mengumumkan politisi dari Partai Persatuan Pembangunan atau PPP itu sebagai tersangka.

Firli Bahuri menuturkan, BPK RI Perwakilan Jawa Barat menurunkan tim pemeriksa untuk melakukan audit pemeriksaan entrim atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 Kabupaten Bogor.

Tim pemeriksa terdiri dari ATM, AM, HNRK, GGTR, dan WR ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai pelaksanaan proyek, di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Namun pada Januari 2022, diduga diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara HNRK dengan IA dan MA, dengan tujuan mengkondisikan susunan tim audit entrim.

“AY menerima laporan dari IA bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek, dan jika diaudit BPK akan berakibat opini disclaimer.”

“Selanjutnya AY merespons dengan mengatakan diusahakan agar WTP, wajar tanpa pengecualian,” kata Firli Bahuri.

Sebagai realisasi kesepakatan, IA dan MA diduga memberikan uang tunai RP 100 juta pada ATM di Bandung.

ATM kemudian mengkondisikan susunan tim sesuai dengan permintaan IA, di mana nantinya obyek audit hanya untuk SKPD tertentu.

Firli Bahuri menjelaskan, proses audit dilaksanakan mulai Februari 2022 hingga April 2022, dengan hasil rekomendasi di antaranya bahwa tindak lanjut rekomendasi tahun 2020 sudah dilaksanakan, dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang  mempengaruhi opini.