Tunjangan Hari Raya

Pemkot Makassar Cari Cara Tambah Anggaran Rp8 Miliar untuk THR

Pemerintah Kota Makassar telah mendapat salinan regulasi terkait mekanisme pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 ASN.  

Penulis: Siti Aminah | Editor: Sukmawati Ibrahim
KONTAN
Ilustrasi THR, tunjangan, dan gaji ke-13 buat PNS atau ASN. Pemerintah Kota Makassar telah mendapat salinan regulasi terkait mekanisme pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 ASN. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar telah mendapat salinan regulasi terkait mekanisme pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 ASN.

Siap-siap para pegawai Pemerintah Kota Makassar mendapatkan THR jelang lebaran.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Dakhlan mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan Peraturan Wali Kota (Perwalinya).

Sesuai instruksi Menteri Keuangan kata Dakhlan, THR sudah bisa dicairkan H-10 sebelum Idulfitri.

Tetapi pihaknya memprediksi, THR ASN Pemkot cair sepekan sebelum lebaran.

"Minggu terakhir puasa (cair), karena kita masih siapkan perwalinya juga," ucapnya kepada Tribun-Timur.com, Selasa (19/4/2022).

Terkait besarannya kata Dakhlan, komponen ASN tahun ini terdiri dari gaji pokok dan tunjangan melekat.

Tunjangan melekat terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan dan 50 persen tunjangan kinerja.

Adanya penambahan tukin 50 persen membuat Pemkot Makassar harus mencari jalan untuk menambah pagu anggaran tersebut.

"Tukin masuk komponen THR tahun ini, otomatis kita harus menambah anggaran dari pagu yang sudah kami siapkan," terangnya..

Total penambahan anggaran yang harus disiapkan kata Dakhlan sekira Rp8 miliar.

Angka tersebut ditarik dari 50 persen Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang disiapkan tiap bulan.

"Kalau 50 persen dari TPP itu kita-kira Rp8 miliar," bebernya.

Sementara anggaran yang telah disiapkan sebelumnya pada perencaan APBD 2022 sebanyak Rp43 miliar.

"Saya baru mau konsultasi sama pimpinan, kita juga akan rapat dengan TiM Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait ini, " tuturnya. (*)

 

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved