Kabar Baik ASN Pemkot Makassar, THR Plus Bonus Tukin 50 Persen Cair Sepekan Sebelum Lebaran

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Presiden Joko Widodo telah memberi kabar segar bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, pensiunan hingga pejabat negara.

Presiden telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang THR dan Gaji ke-13.

Spesialnya, tunjangan kinerja (tukin) masuk dalam komponen THR tahun ini. Besarannya lima puluh persen dari tukin.

Baca juga: THR PNS, TNI/Polri, dan Pensiunan Cair Sebentar Lagi: Plus Bonus Tukin 50 Persen, Segini Besarannya

Baca juga: BPKAD Makassar Siapkan Rp43 Miliar untuk THR ASN Pemkot, Jadwal Pencairan

Sehingga nominal THR dipastikan akan lebih besar tahun ini.

Kendati sudah ada penyampaian dari presiden, PP terkait THR dan Gaji ke 13 belum diterima pemerintah daerah.

Hal itu diakui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Dakhlan.

Ia menyampaikan belum menerima salinan PP terkait hal di atas.

"Kita sementara tunggu PP, kita belum pegang jadi belum bisa dipastikan," ucapnya via telepon, Jumat (15/4/2022).

Terkait komponen THR yang memadukan tukin juga belum bisa ia komentari, karena acuannya ada pada PP tersebut.

Kalaupun tukin masuk komponen THR, otomatis pihaknya akan melakukan perubahan anggaran alias menambah anggaran THR

"Berarti harus dianggarkan, harus diubah," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, anggaran yang disiapkan untuk THR tahun ini mencapai Rp43 M.

Dakhlan memastikan THR bakal cair paling cepat 10 hari sebelum lebaran dan paling lambat sepekan sebelum Hari Raya Idulfitri.

"Biasanya sepekan sebelum lebaran, nilanya satu bulan gaji," bebernya.

Diketahui, rencana pembayaran THR PNS ini tertuang dalam Pasal 11 Angka 14 Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau UU APBN 2022. 

Tahun sebelumnya, besaran THR PNS terdiri dari komponen gaji pokok dan tunjangan melekat. 

Tunjangan melekat terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, diluar tunjangan kinerja (tukin).

Terpisah Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan, daerah harus siap menjalankan apa yang sudah diinstruksikan pemetintah.

"Berarti dikoreksi lagi anggaran, kita ikut aturan pemerintah," ujarnya.

Danny mengatakan, pemberian THR hanya diberikan kepada ASN, tenaga kontrak tidak mendapatkan THR.

Namun menurutnya, THR untuk tenaga kontrak juga harus dipikirkan, disesuaikan dengan kondisi pendapatan daerah. (*)