Ternyata Aktivis BEM UI yang Mendebat Big Data Menko Luhut Masih Semester IV, Kelahiran Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR  - Siapa sosok aktivis mahasiswa Universitas Indonesia (UI) pendebat dan penagih janji Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Kampus UI Depok, Jabar, Selasa (12/4/2022) lalu?

Ternyata si aktivis bernama lengkap Andri Dwinanda Rosandi.

Andri tercatat sebagai mahasiswa semester IV jurusan Teknik Sipil di Fakultas Teknik UI Depok.

Andri hadir di aksi demo protes ke Luhut itu dalam kapasitas sebagai Kepala Departemen Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI.

Usia Andri masih 19 tahun.

"Nanti 8 Juni, saya 20 (tahun)," kata pria kelahiran Kota Makassar itu, kepada TribunTimur.com, Kamis (14/4/2022) pagi.

Meski masih semester IV, gaya bicara Andri sangat lugas, dan berbobot untuk ukurannya.

Saat Tribun menanyakan siapa ayah dan ibunya, dengan spontan Andri menjawab.

"Ndak usah bawa nama orang tua saya. Bapak guru, Ibu bankir."

Menurutnya perjuangan mendesak Luhut membuka Big Data, adalah pesan moral bagi pemimpin negara ini agar tak asal bicara.

Andri mendebat Luhut dengan kalimat, "sebagai pejabat publik, Bapak harus tanggung jawab Dong.."

Setidanya tiga kali Andri menyelingi purnawirawan Jenderal bintang empat itu, dengan frasa "Karena Anda Pejabat Publik, makanya harus ungkap itu big data 110 juta netizen setuju Jokowi 3 periode dan pemilu ditunda."

Mendengar respon mahasiswa itu, Luhut langsung bereaksi.

Air mukanya berubah dan langsung melipat tangan.

"Apa hak dan kewajiban saya untuk membuka big data itu ke Anda.."

Lagi-lagi, Andri dan diikuti teman lainnya, menjawab; "Ya, karena bapak pejabat publik. "

Andri adalah alumnus SMA 1 Bekasi.

Studi SD dan SMP diselesaikan di Jakarta.

"Saya hanya lahir dan TK di Makassar," kata Andri yang masih memiliki rumah di kawasan Puri Toddopuli, Rappocini, Kota Makassar.

Ia anak bungsu dari dua saudara. Kakaknya kini kuliah di Fakultas Kedokteran di Universitas Brawijaya, Malang.

Ayah Andri adalah guru sedangkan ibunya karyawan bank.

Soal perdebatannya dengan Menko Luhut, Andri menyebutnya spontan.

Namun soal aksi menekan Luhut membuka Big Data perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi tiga periode dan penundaan pemilu itu sudah terencana.

Menurutnya, sehari sebelum Bapak Luhut masuk kampus, ada rapat koordinasi antar BEM Fakultas.

"Saya diberitahu Bang Ari (Ketum BEM UI) untuk datang menagih dan menekan Pak Luhut ungkap metodologi Big Data 110 juta netizen," ujarnya.

"Bersama teman-teman lain, kami gelar aksi sejak pagi di depan Aula kampus, di mana menteri Luhut diundang ceramah. Pak Luhut ini kan memang sejak dulu selalu bikin kontroversi. Ya, kami dapat momen," jelas Andri.

Big Data 110 Juta

Sebelumnya, Luhut mengklaim big data berupa 110 juta percakapan di media sosial mendukung usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode

Ini disampaikan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar di Februari 2022 lalu.

Luhut juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut.

Namun, ketiga partai ini menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.

Tak hanya itu, Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.

"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," klaim dia, dalam podcast di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3/2022) lalu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya memastikan agar tidak lagi muncul spekulasi di masyarakat bahwa pemerintah sedang berupaya menundaPemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Jokowi bahkan menugaskan para menterinya  menjelaskan dan mengklarifikasi bahwa Pemilu telah disepakati tanggal 14 Februari 2024. Sementara, Pilkada serentak digelar November 2024.

"Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden atau yang berkaitan dengan soal tiga periode," kata Jokowi, Minggu (10/4/2022).

Namun penjelasan Jokowi dan para menterinya tak menyurutkan aksi serentak sekitar 200 ribu mahasiswa dari 71 kota di Indonesia, menggelar aksi massa 11 April 2022 lalu.(tribun-timur.com)