KPU-Pemkot Makassar Godok Anggaran Pilwali 2024

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar mulai bahas anggaran Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Makassar 2024.

KPU bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah melakukan pertemuan membahas anggaran untuk Pilkada Wali Kota mendatang.

Komisioner KPU Makassar Endang Sari mengatakan, pihaknya sedang menyusun persiapan pengajuan rencana anggaran Pilkada serentak khusus di Makassar.

Nantinya Pemkot melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan mengkaji dan menyetujui lewat anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Karena itu, rombongan KPU melalukan koordinasi terkait prosedur teknis administrasi pengusulan anggaran dan logistik. 

"Misal harus diinput di sistem dulu, kapan batas waktu pengajuan, untuk penginputannya," ucap Endang Sari.

"Kami mengikuti alur prosedur administrasi yg dijelaskan oleh tim TAPD. Jadi, Pemkot juga bisa memprediksi jumlah yang akan diajukan oleh penyelenggara untuk pilwali 2024," sambungnya.

Kendati demikian, pihaknya belum bisa memprediksi anggaran yang dibutuhkan dalam Pilwali 2024.

Sejauh ini belum ada Peraturan KPU atau PKPU yang keluar sebagai acuan KPU daerah menjalankan tahapan Pilkada.

"Besaran anggaran masih relatif, karena kami masih menunggu keluarnya PKPU terbaru tahapan untuk kami sesuaikan," ujarnya.

Sementara itu Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi mengatakan, giat ini sebagai rangkaian menjalankan tahapan Pemilu.

Penggodokan anggaran dilakukan di semua daerah untuk mengetahui kebutuhan dana dalam proses dan tahapan Pemilu.

Farid membeberkan pada Pilwali 2019 lalu, dana hibah yang diberikan Pemkot sebanyak Rp78 miliar ditambah dengan adendum tambahan Rp6,2 miliar.

"Usulan pada saat itu Rp90 miliar tapi yang disetujui Rp78 miliar," katanya

"Kalau anggaran pilkada 2024 kita usulkan sebesar Rp84,6 miliar ke KPU Provinsi. Ini baru estimasi, belum final," tutupnya. (*)