Kobar Makassar: 32 Pengunjuk Rasa 11 April Ditangkap dan Dipaksa Tes Narkoba

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aksi unjuk rasa menolak penundaan Pemilu 2024 di Kota Makassar, 11 April 2022, diwarnai aksi penangkapan oleh aparat kepolisian.

Data dari Koalisi Bantuan Hukum Rakyat atau Kobar Makassar, 32 orang demonstran ditangkap dan dinyatakan hilang. Mereka terdiri mahasiswa dan pelajar.

Kepada wartawan, Direktur LBH Makassar, Muhammad Haedir, mengatakan hingga pukul 23.30 Wita, Senin (11/4/2022), posko Kobar Makassar menerima laporan 32 demonstran ditangkap dan dinyatakan hilang. 

Baca juga: Siap-siap, Demo Akbar Selanjutnya 18 April 2022

Baca juga: Benarkah Mahasiswa yang Diamankan Saat Demo Diperlakukan Tidak Manusiawi di Mako Brimob Sulsel?

Dua orang diantaranya berstatus pelajar berusia 15 dan 17 tahun serta tiga orang perempuan.

“Tim Hukum Kobar Makassar telah mendatangi markas Resmob Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar namun tidak menemukan ke-32 orang itu,” kata Haedir, Selasa (12/4/22).

Setelah melakukan pencarian, demonstran yang dilaporkan hilang ternyata berada di markas Brimob Polda Sulsel, Jalan KS Tubun, Makassar.

Menurut Haedir, tim hukum, keluarga serta teman-teman para mahasiswa berusaha bertemu untuk memberikan pendampingan hukum. Namun tak diizinkan oleh petugas piket.

Informasi yang dikumpulkan, lanjut Haedir, mahasiswa yang ditahan di markas Brimob diduga diperlakukan tidak manusiawi karena dipaksa bertelanjang dada.

"Diduga juga, mereka dipaksa melakukan tes urine tanpa dasar yang jelas," ujar Haedir.

Tim Kobar Makassar mengecam dugaan tindakan melawan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami para demonstran 11 April.

"Tidak ada kejelasan terkait tindak pidana yang dilakukan pengunjuk rasa sehingga ditangkap dan dipaksa melakukan tes urine. Patut diduga ini upaya kriminalisasi dan melegitimasi tindakan penangkapan dan penahanan tanpa dasar," tambah Haedir.

Kobar Makassar mendesak Kapolda Sulsel, Nana Sudjana, agar membuka akses bantuan hukum kepada seluruh mahasiswa dan warga peserta aksi unjuk rasa yang ditangkap tanpa alasan jelas.

Ia meminta kepada Kapolda agar segera membebaskan seluruh pengunjuk rasa yang ditahan di markas Brimob Polda Sulsel.

“Kami juga meminta Kapolri untuk mengevaluasi jajaran Polda Sulsel yang melakukan penangkapan, pengejaran dan tindakan tidak terukur dalam penanganan peserta aksi demonstrasi,” tegasnya.

Kobar mendesak Komnas HAM agar melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM oleh anggota Brimob Polda Sulsel yang menghalang-halangi pemenuhan hak bantuan hukum dan melakukan penangkapan tanpa alasan yang jelas.