Setelah Saling Dorong, Mahasiswa Polisi hingga Ketua DPRD Wajo Buka Puasa Bersama di Gedung Dewan

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Aliansi Mahasiswa Wajo yang melakukan unjuk rasa bertahan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, hingga sore hari, Senin (11/4/2022).

Bahkan, para mahasiswa tersebut buka puasa di ruang rapat paripurna DPRD Wajo.

Hal itu lantaran mereka menunggu kedatangan Ketua DPRD Wajo, Andi Muhammad Alauddin Palaguna untuk menerima aspirasi atau tuntutannya.

"Berdasarkan hasil konsolidasi kami sebelumnya, ketika Ketua DPRD tidak hadir, maka kami siap menunggu dan berbuka puasa bersama dengan massa aksi yang lainnya," kata Jendral Lapangan, Wahyudi.

Andi Muhammad Alauddin Palaguna baru menampakkan diri sekitar pukul 17.50 Wita, ketika para massa aksi telah menduduki Kantor DPRD Wajo dan terus menolak untuk berkomunikasi dengan anggota DPRD Wajo yang lain.

"Kami meminta agar Ketua DPRD Wajo serius mengawal aspirasi kami. Dan ikut menyatakan sikap, baik secara pribadi maupun lembaga untuk ikut bersama barisan perjuangan mahasiswa," katanya.

Andi Alauddin berjanji, akan mengawal langsung apa yang menjadi tuntutan Aliansi Mahasiswa Wajo.

"Saya yang akan antar langsung ke Jakarta, ke DPR RI," kata politisi PAN Wajo itu.

Diketahui, ada 5 tuntutan dari Aliansi Mahasiswa Wajo.

Pertama, menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Kedua, menolak penundaan Pemilu 2024 mendatang.

Ketiga, menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) terutama Pertamax.

Keempat, menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen, per April 2022.

Kelima, meminta pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok atau sembako.

Sempat terjadi insiden saling dorong antara massa aksi dan aparat keamanan

Lantaran Andi Muhammad Alauddin Palaguna tak kunjung menampakkan batang hidungnya, dan sejumlah perwakilan anggota DPRD Wajo ditolak oleh massa aksi.

Para massa aksi memaksa masuk ke gedung DPRD Wajo untuk mendudukinya.

Insiden saling dorong itu terjadi saat mahasiswa meringsek masuk ke ruang rapat paripurna namun dihalangi oleh aparat kepolisian.

Mahasiswa STIH Lamaddukelleng Sengkang itu sangat menyesalkan tindakan represif aparat kepolisian.

"Seharusnya tindakan represif pihak kepolisian itu perlu. Karena memang hari ini adalah hari penyampaian aspirasi," katanya.

Wahyudi menambahkan, tak ada salahnya para mahasiswa masuk ke dalam gedung DPRD Wajo, karena itu adalah rumah rakyat.

"Yang dimana pihak keamanan hanya mengawal dan mengamankan, tidak perlu ada gesekan-gesekan karena memang rumah DPRD ini adalah rumah rakyat," katanya.

Sebelumnya Kapolres Wajo, AKBP Muhammad Islam Amrullah menyebutkan bahwa ada 400 personel gabungan yang turun mengawal dan mengamankan jalannya aksi unjuk rasa kali ini.

"Kami menghimbau agar mengaspirasikan dengan baik dan tidak anarkis. Polres Wajo, Kodim dan Pemkab Wajo akan mengawal unjuk rasa ini dengan baik dan aman," katanya.

Laporan jurnalis Tribun Timur, Hardiansyah Abdi Gunawan