Panglima TNI Turun Tangan Antisipasi Demo 11 April, Jenderal Andika Perintahkan Prajurit Lakukan Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan melakukan aksi besar-besaran.

Mahasiswa dari sejumlah kampus di Ibu Kota Negara hingga daerah akan berdemo pada Senin (11/4/2022) mendatang.

Sejumlah personel kepolisian pun diturunkan Polri untuk melakukan pengamanan aksi di sejumlah daerah.

Ternyata, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun juga turun tangan.

Andika Perkasa perintahkan jajarannya untuk terjun ke lokasi unjuk rasa dan melakukan penamanan.

Sejumlah prajurit TNI telah disiagakan untuk membantu Polri dalam mengawal aksi elemen masyarakat pada 11 April 2022. 

Andika Perkasa menjelaskan prajurit TNI bersifat membantu pengamanan aksi 11 April 2022.

Dalam proses pengamanan, Andika memastikan prajuritnya tetap mengikuti prosedur pengamanan.

Prajurit TNI tidak akan melakukan tindakan represif saat membantu polisi menjaga aksi demonstrasi 11 April 2022 berjalan tertib dan damai.

"Pasukan kami memang sudah di-BKO (diperbantukan) ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Tetapi, kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya," ujar Panglima saat berkunjung ke rumah dinas Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Sabtu (9/4/2022). Dikutip dari Antara.

Andika juga mengimbau agar peserta aksi tetap tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum.

Menurutnya demonstrasi merupakan hak politik yakni hak berpendapat yang dijamin konstitusi dan dilindungi undang-undang.

Namun jangan sampai hak berpendapat yang dijamin oleh undang-undang malah merusak fasilitas umum.

"Jangan sampai merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada, karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah.

Termasuk suara dari Pak Ketua DPD RI yang merupakan tokoh di negeri ini," ujar Panglima TNI.

Sebelumnya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI bakal menggelar aksi demonstrasi di kawasan Istana Negara, Jakarta, Senin (11/4/2022).

Dalam aksinya nanti, BEM SI menargetkan bakal mendatangkan 1.000 massa aksi. Para demonstran yang direncanakan hadir itu berasal dari 18 kampus.

Koordinator BEM SI Kaharuddin menjelaskan alasan pihaknya kembali menggelar aksi demonstrasi setelah aksi mereka pada 28 Maret 2022.

Menurut Kaharuddin, aksi kali ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya. Sekaligus menagih janji terkait tuntutan pihaknya yang telah disampaikan sebelumnya.

"Aksi tanggal 11 April 2022 ini meminta jawaban dari aksi tanggal 28 Maret 2022, bagaimana pemerintah atau Bapak Presiden Jokowi menjawab tuntutan kita selama 14 hari ini," ujar Kaharuddin, Kamis (7/4/2022). 

Sebelumnya, Jenderal Andika Perkasa menemui Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Pertemuan berlangsung di Rumah Dinas Ketua DPD RI, Jakarta pada  Sabtu (9/4/2022).

Kedua tokoh membahas dinamika yang terjadi belakangan ini.

Terutama aksi-aksi mahasiswa di beberapa kota, termasuk rencana aksi besar BBEM SI yang akan digelar 11 April nanti.

Andika Perkasa menyatakan dukungan terhadap pernyataan Ketua DPD RI agar aparat keamanan tidak represif dalam menghadapi aksi mahasiswa.

"Kami berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD RI. Memang pasukan kami sudah di-BKO ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Tetapi kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya," katanya.

Menurut Andika, demonstrasi merupakan hak politik yakni hak berpendapat yang dijamin Konstitusi dan dilindungi Undang-undang.

"Namun jangan sampai merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada, karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah.

Termasuk suara dari Pak Ketua DPD RI yang merupakan tokoh di negeri ini," ujarnya.

Sebelumnya, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sudah menjelaskan, aspirasi mahasiswa merupakan arus yang tidak bisa dibendung.

Enam tuntutan yang disampaikan mahasiswa adalah suara rakyat kebanyakan.

"Adik-adik mahasiswa ini sebagai saluran dari suara rakyat. Itu harus dihargai dan diterima dengan baik," ujar LaNyalla.

Oleh karena itu, LaNyalla mengingatkan kepada aparat keamanan agar kebebasan berpendapat itu harus difasilitasi dengan baik.

 “Saya sudah telepon langsung Kapolri, saya minta agar kepolisian jangan represif terhadap aksi demonstrasi penyampaian pendapat dan sikap," tegas Senator asal Jawa Timur itu.

Terkait suara-suara yang minta agar Jokowi mundur, LaNyalla dan lembaga DPD RI sudah menyampaikan komitmennya, akan mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024.

"Saya dan anggota DPD RI mengawal pemerintahan ini hingga akhir masa jabatan, tahun 2024. Kita taat terhadap konstitusi. Jadi jangan tanyakan komitmen kami soal konstitusi," paparnya.

Ditambahkan LaNyalla, dia juga menyampaikan ke para mahasiswa melalui siaran persnya, bahwa terkait tuntutan tentang janji kampanye yang belum ditepati, harus kita beri kesempatan sampai 2024.

Dalam kesempatan itu Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Brigjen Amostian, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir.(*)