Demo di Makassar Berlanjut, Mahasiswa Janji Turun dengan Massa Lebih Besar Hingga 11 April 2022

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Unjuk rasa mahasiswa Makassar menolak penundaan Pemilu 2024, berakhir ricuh.

Unjuk rasa ricuh terjadi di pertigaan Jl Sultan Alauddin-Jl AP Pettarani, Kecamatan Tamalate, Makassar, Kamis (7/4/2022) sore.

Di lokasi ini, unjuk rasa diikuti seratusan mahasiswa gabungan beberapa organisasi mengatasnamakan Aliansi Rakyat Miskin Kota.

Selain di pertigaan Jl Alauddin-Jl AP Pettarani, pada saat yang sama berlangsung unjuk rasa di depan Kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh), Jl Sultan Alauddin.

Unjuk rasa ini dilakukan Aliansi Unismuh Satu.

Sementara Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PKRMI) Cabang Makassar menggelar aksi di bawah flyover Jl Urip Sumihardjo, Makassar.

Sehari sebelumnya, ratusan mahasiswa Unhas dan STIM LPI unjuk rasa di Jl Perintis Kemerdekaan dengan tuntutan yang sama. Yaitu menolak penundaan pemilu dan isu kenaikan BBM dan sembako.

Unjuk rasa Aliansi Rakyat Miskin Kota awalnya berlangsung damai meski pengunjuk rasa melakukan aksi bakar ban dan menutup satu jalur Jl AP Pettarani.

Namun, saat pengunjuk rasa akan menutup dua jalur jalan, polisi yang berjaga menghalangi. Membuat pengunjuk rasa dan polisi bersitegang dan saling dorong.

Aksi saling dorong berlanjut dengan kejar-kejaran hingga mahasiswa berhasil dipukul mundur dari pertigaan Jl Alauddin ke arah Jl AP Pettarani.

Saat aksi kejar-kejaran itu berlangsung, seorang mahasiswa terlihat tersungkur dan mulutnya mengeluarkan darah.

"Kenapa represif pak, kenapa begini temanku," ucap seorang mahasiswa yang berada di sampingnya.

Kabag Ops Polrestabes Makassar, AKBP Darminto, mengatakan terpaksa membubarkan unjuk rasa lantaran salah satu dari massa hendak memukul mobil pengendara.

"Kami beri kesempatan mulai jam 4, bakar ban saya kasih, tutup jalan separuh saya kasih, tutup lagi jalan sebelah saya kasih, jadi dua jalur ditutup," kata AKBP Darminto.

"Karena tadi ada yang memaksa pecahkan kaca spion mobil maka terpaksa, saya harus dorong untuk bubar," sambungnya.

Darminto mengaku pembubaran unjuk rasa sudah sesuai prosedur.

"Kita sudah jelas, kita sudah sampaikan, persuasiflah, tidak ada (kekerasan) hanya didorong," jelas Darminto.

Jenderal lapangan unjuk rasa Aliansi Rakyat Miskin Kota, Sukirman S Doturu, mengatakan penundaan pemilu bakal berdampak pada polemik sosial yang meluas.

Belum lagi persoalan kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng dan BBM yang belum dapat dituntaskan oleh rezim Joko Widodo.

"Isu yang kami angkat, yaitu menolak penundaan pemilu dan Jokowi tiga periode," kata Jenderal Sukirman, ditemui di sela aksi.

Menurutnya, penundaan pemilu rawan menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat.

"Ini akan bergejolak di kalangan masyarakat, khususnya kalangan masyarakat bawah," ujar Sukirman.

Wacana Jokowi tiga periode, kata dia, dianggap sebagai pelanggaran konstitusi.

"Mengacu pada konstitusi, itu sangat jelas melanggar konstitusi. Maka dari itu kami menolak Jokowi tiga periode," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga mendesak Ketua DPR RI, Puan Maharani agar segera mundur. Sebab diduga,

Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI bakal melanggengkan penundaan pemilu.

"Sudah pasti DPR RI akan terlibat pada persoalan itu (wacana penundaan pemilu). Makanya kita menolak itu," jelasnya.

Unjuk rasa penolakan penundaan pemilu itu, kata Sukirman, bakal berlangsung berjilid-jilid jika pemerintah tetap akan menunda pemilu.

Di bawah flyover, ratusan massa dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PKRMI) Cabang Makassar membakar ban sambil berorasi.

"Kita berjuang bersama rakyat, tuntutan kami menolak adanya perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode," ujar Petrus Dala, Presidium Gerak Kemasyarakatan PMKRI Cab Makassar.

"Kemudian persoalan mafia minyak goreng serta naiknya harga BBM," sambungnya.

Di depan Kampus Unismuh Makassar, ratusan mahasiswa menutup Jalan Alauddin menggunakan truk kontainer yang di parkir serong agar kendaraan sulit lewat.

Truk sekaligus dijadikan panggung orasi. Akibat blokade jalan itu, kemacetan parah tak terhindarkan.

Pengendara yang kesal membunyikan klakson. Sempat terjadi adu mulut antara mahasiswa dengan seorang pengendara.

Aksi saling dorong pun tak terelakkan. Namun keadaan bisa diatasi oleh polisi yang berada di lokasi.

Jendral Lapangan Aliansi Unismuh Satu, Al Fitrah, mengatakan unjuk rasa dilakukan karena banyaknya polemik di Indonesia.

Mulai dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kelangkaan minyak goreng, dan rencana penundaan Pemilu 2024.

"Isu penundaan Pemilu 2024 adalah pelanggaran konstitusi karena persoalan pemilu telah diatur di Undang-undang Dasar 1945," ujarnya.

Menurut Al Fitrah, rezim saat ini menyerupai rezim orde baru.
Jalan Macet

Aksi unjuk rasa di tiga lokasi ini, menimbulkan kemacetan.

Bukan hanya di Jl AP Pettarani, Jl Alauddin dan Jl Urip Sumohardjo. Namun juga di beberapa jalan alternatif.

Macet terjadi mulai dari depan Menara Phinisi UNM hingga pertigaan Jl Sultan Alauddin.

Begitu juga dari arah Jl Sultan Alauddin menuju Jl AP Pettarani, kendaraan mengular mulai dari depan Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Jalan alternatif yang terdampak, antara lain di Jl Tamalate I dari arah Jl Hertasning dan pertigaan Jl Talasalapang ke arah Jl Alauddin.

Mahasiswa berjanji akan terus melakukan unjuk rasa hingga tangga 11 April 2022 yang merupakan aksi unjuk rasa serentak yang digelar oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia.

Tak Jamin Ekonomi Lebih Baik

Ekonomo Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah, menilai pernyataan Presiden Jokowi melarang menterinya bicara pemilu sudah tepat.

Menurutnya, hal ini menjadi sebuah ketegasan agar polemik penundaan pemilu tidak berlarut-larut.

"Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Penegasan dari Pak Jokowi memang sangat ditunggu untuk meredam kegaduhan sekarang ini," kata Piter kepada Tribun, Kamis (7/4/2022).

Dosen Perbanas Institute menegaskan penundaan pemilu tidak menjamin kondisi ekonomi RI akan lebih baik.

Sebaliknya, wacana penundaan Pemilu 2024 justru memicu ketegangan politik yang justru berdampak negatif terhadap kelangsungan perdagangan.

Piter menekankan ketegangan politik bisa datang dari pihak yang tidak setuju terhadap penundaan pemilu 2024 sehingga akan menggoyangkan pemerintahan.

Tekanan-tekanan tersebut akan menyebabkan ketidakpastian terhadap perekonomian RI.

"Saya sudah berulang kali menyampaikan wacana penundaan pemilu akan memicu kegaduhan dan ujungnya merugikan Pak Jokowi sendiri," ungkap Piter.

Ia menyebut ketidakpastian sangat erat kaitannya dengan tingkat kepercayaan dari investor.

Sudah barang tentu, menjadi tantangan pemerintah dalam mengejar target investasi sebesar Rp1.200 triliun pada 2022.

"Para investor itu sangat membutuhkan kondisi politik yang tenang dan damai. Kalau dipenuhi ketidakpastian, mereka yang akan bangun pabrik bisa jadi menunda dulu bangun pabriknya, wait and see," ujarnya.(*)