20 Anggota DPRD Sinjai Berhenti 'Ngambek' Setelah Ketua Jamaluddin Janji Penuhi Tuntutan Mereka

Tadi siang para anggota DPRD tersebut sudah ikut rapat paripurna LKPJ Bupati 2021 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jamaluddin.

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Waode Nurmin
TribunSinjai.com/Samsul Bahri
Anggota DPRD Sinjai akhirnya mau mengikuti rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sinjai, Jamaluddin 

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA- Setelah beberapa kali menolak hadir rapat bahkan melayangkan mosi tidak percaya, 20 anggota DPRD Sinjai, akhirnya mau ikut rapat, Kamis (7/4/2022).

Sebelumnya 20 anggota DPRD Sinjai itu menolak Ketua DPRD Sinjai, Jamaluddin setiap hendak memimpin rapat.

Penyebabnya sejumlah pokok pikiran anggota DPRD Sinjai selama ini tidak diperjuangkan Jamaluddin ke eksekutif Pemkab Sinjai.

Pokok pikiran itu berasal dari aspirasi yang diserap para anggota DPRD Sinjai dari masyarakat.

Misalnya usulan jalan, jembatan, pengadaan hand traktor dan bantuan nelayan dan alat pertanian lainnya.

Selain itu, anggaran operasional dalam rapat, seperti makan minum untuk tamu rapat di DPRD.

Atas penolakan itu berdampak pada agenda DPRD Sinjai.

Yakni empat kali menolak Ketuanya Jamaluddin memimpin rapat Bamus.

Dan siang kemarin, para anggota DPRD Sinjai yang sebelumnya menyatakan mosi tak percaya, kembali mereka cabut mosi tak percaya kepada ketuanya.

Tadi siang para anggota DPRD tersebut sudah ikut rapat paripurna LKPJ Bupati 2021 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jamaluddin.

" Teman-teman yang semula menolak saya pimpin rapat, Alhamdulillah siang tadi sudah ikut rapat paripurna," kata Jamaluddin ditemui usai pimpin rapat.

Ia mengatakan bahwa tuntutan mereka sudah disepakati untuk diperjuangkan nantinya.

Jamaluddin juga menyampaikan bahwa sebelumnya ada miskomunikasi dengan ke 20 anggota DPRD tersebut.

Pasca mosi tak percaya 20 anggota DPRD Sinjai dicabut, Jamaluddin berharap agar agenda di DPRD berjalan lancar kembali.

Saat anggota dewan nyatakan mosi tak percaya sejumlah agenda dewan terkendala, seperti rapat-rapat di kantor tersebut. Selain itu agenda perjalanan dinas anggota dewan juga tak dapat dilakakukan. (*)

 

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved