Pemilu 2024

Soal Isu Penundaan Pemilu 2024, Ketua DPD II Golkar Wajo Sebut Inkonstitusional

Isu penundaan Pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatan presiden terus bergulir.

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan | Editor: Rasni
Tribun Timur / Hardiansyah
Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Wajo, Baso Rahmanuddin 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Isu penundaan Pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatan presiden terus bergulir.


Tiga ketua umum partai besar, yakni PKB, PAN, dan Golkar telah melontarkan keinginan tersebut.


Bahkan, penggalangan secara masif untuk mengolkan isu tersebut terus dilakukan dan melibatkan kepala-kepala desa.


Di tingkat daerah seperti kabupaten, isu tersebut ditanggapi beragam.


Bahkan, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Wajo, Baso Rahmanuddin, masih bersikap abu-abu ketimbang mengaminkan pernyataan Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartanto.


"Terkait wacana atau isu penundaan pemilu, itu hanya wacana. Karena semua harus mengacu kepada konstitusi," katanya, kepada Tribun Timur, Selasa (5/4/2022).

 

Menurutnya penundaan Pemilu adalah tindakan inkonstitusional.


"Dalam Undang-undang Pemilu, penundaan pemilu tersebut sama sekali tidak tercantum sehingga tidak memiliki dasar konstitusional untuk dilaksanakan," katanya 


Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, merujuk pada sejumlah hasil survei, masyarakat sangat tak sepakat dengan penundaan pemilu.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved