Penjelasan Elit Golkar Sulsel Soal Isu Pergantian Nurhaldin Sebagai Wakil Ketua DPRD Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Partai Golkar menjawab isu skenario pergantian Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Andi Nurhaldin Halid.

Hal itu disampaikan menanggapi isu yang beredar diinternal kader.

Informasi dari internal kader Golkar Sulsel menyebutkan, ada skenario DPD I ingin mengganti Nurhaldin sebagai Wakil Ketua DPRD Makassar.

Baca juga: Alasan 20 Anggota DPRD Sinjai Nyatakan Mosi Tidak Percaya ke Ketuanya, Ada Fraksi Golkar, PPP, PKS

Baca juga: Di Depan Taufan Pawe, Suhartina Bohari: Kita Ingin Gubernur dari Golkar

DPD I disebut-sebut ingin mengusulkan nama Apiaty Kamaluddin Amin Syam sebagai penggantinya.

Juru bicara DPD I Golkar Sulsel, Zulham Arief beralasan baru mendengar kabar tersebut.

Zulham mengatakan, wewenang penggantian pimpinan DPRD memang wewenang DPD I melalui DPD II.

Namun ia beralasan tidak tahu menahu isu tersebut.

"Saya baru tahu kabar ini. Kewenangan itu memang ada di DPD I, tapi yang mengusulkan dan pleno itu di DPD II," kata Zulham saat dihubungi Jumat (1/4/2022).

Sementara Sekretaris DPD II Golkar Makassar, Muhammad Irianto Ahmad mengatakan, beringin hanya menyegarkan anggota fraksi di alat kelengkapan dewan.

Ia beralasan, belum ada pembicaraan untuk penggantian Wakil Ketua DPRD Makassar.

"Iya ada penyegaran anggota fraksi Golkar di AKD seperti badan-badan, dan komisi sudah diparipurnakan, itu biasa. Tapi kalau Wakil Ketua DPRD belum," kata Irianto saat dihubungi.

Kursi Wakil Ketua III DPRD Makassar merupakan milik Golkar sebagai pemenang keempat pemilu legislatif 2019 di Kota Daeng.

Andi Nurhaldin adalah putra mahkota dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar HAM Nurdin Halid.

Golkar Sulsel sebelumnya mencopot Komisi D DPRD Sulsel John Rende Mangontan. Politisi asal Toraja itu digantikan Rahman Pina.