FKPT Sulsel Apresiasi Densus 88 Antiteror Polri Bekuk 16 Terduga Teroris di Sumbar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Detasemen Khusus/Densus 88 Antiteror Polri telah membekuk 16 terduga pelaku terorisme di Sumatera Barat (Sumbar) pada Jumat (25/3/2022) lalu.

16 terduga pelaku tindak pidana terorisme tersebut terafiliasi jaringan Negara Islam Indonesia (NII).

Sekretaris MUI Sulsel Dr KH Muammar Bakry mengapresiasi tindakan Densus 88 dengan menangkap terduga pelaku yang sengaja membuat kekacauan di Indonesia.

Dampak dari paham radikal yang dianut oleh jaringan tersebut sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Jika tidak dicegah dengan cepat, maka akan menimbulkan korban jiwa lebih banyak.

"Kalau tidak dilakukan penangkapan dan berhasil melakukan amaliahnya,maka tentu banyak korban yang berjatuhan," ucapnya Selasa (29/3/2022).

Ketua Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulsel ini menjelaskan, kelompok NII punya target untuk mengubah ideologi pancasila menjadi ideologi syariat islam.

Kaum ini yakin bahwa perbuatannya adalah tugas suci untuk menegakkan syarat islam, mereka menamai perjuangannya sebagai jihad di jalan Allah.

"Padahal dalam konteks kenegaraan bangsa indonesia, pancasila adalah satu komitmen yang dibangun oleh bangsa masyarakat ulama yang sesungguhnya sudah mengakomodir nilai syariat islam," jelas Muammar Bakry.

Jaringan teroris ini menganggap bahwa ideologi pancasila adalah thagut (menyembah sesuatu selain Allah), karenanya para teroris ini terus berjuang tanpa henti untuk mengubah ideologi Indonesia.

Untuk melancarkan misinya, kelompok ini rela melakukan kekacauan yang memancing perselisihan di tengah masyarakat.

Melakukan pengeboman dengan mengorbankan diri sendiri adalah modus yang kerap kali ditemukan.

"Niatnya, apabila masyarakat sudah tidak percaya kepada pemerintahnya maka negara ini jadi kacau, untuk selanjutnya mereka melakukan penggulingan," paparnya.

Menurut Muammar, ini sangat berbahaya jika propoganda untuk membangun ketidak percayaan terhadap pemerintah terus terjadi.

Parahnya, selain menyasar kaum perempuan atau ibu-ibu, jaringan ini telah menyasar anak di bawah umur.

Karenanya, pemerintah dan masyarakat harus terus melakukan proteksi dini dan pencegahan radikalisme kepada anak-anak. (*)