Pegawai Pemkot Makassar Ramai-ramai Bagi Ubi, Pisang & Jagung Rebus ke Warga

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dalam rangka Festival Rebus, puluhan pegawai lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bagi-bagi makanan rebusan di Pantai Losari. 

Salah satunya Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar.

Kepala BKPSDM Makassar Andi Siswanta Attas juga turun langsung mensosialisasikan Makassar sehat dengan rebus di lokasi tersebut.

Rebusan yang dibagikan bervariasi, mulai dari ubi jalar, ubi kayu, kacang, jagung, pisang, hingga kentang.

"BKPSDM Makassar ikut serta dalam festival pangan rebus dengan membagikan bebrapa jenis makanan olahan rebus," ucap Siswanta.

Makanan tersebut dibagikan langsung ke kepada pengunjung pantai losari dan warga lorong sekitar.

"Kebiasaan rebus jauh lebih sehat," tuturnya.

Dinas Perhubungan Makassar juga membagikan makanan olahan rebus di sekitar wilayah Pantai Losari.

Begitu juga dengan Dinas Sosial membagikan makanannya kepada pengguna jalan.

Sementara di lokasi lain, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) juga membuat acara kecil-kecilan.

Para RT/RW turut berpartisipasi dalam gerakan konsumsi olahan rebusan ini. 

Mereka mengajak warganya secara langsung untuk makan rebusan bersama-bersama, serta membagikan ke tetangga masing-masing.

Baca juga: Soal Hari Rebusan, Danny Pomanto: Saya Makan Ubi Jalar dari Kecil, Sekarang jadi Wali Kota

Beberapa warga menyambut dengan antusias festival rebusan ini.

Warga Kecamatan Makassar, Nurlina mengatakan, ini jadi contoh yang baik bagi masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat.

Kebiasaan masyarakat makan gorengan memang perlu diubah apalagi ditengah melonjaknya harga gorengan.

"Ini bagus kalau dibiasakan terus, jadi masyarakat bis hemat pakai minyak goreng," tuturnya.

Warga Bingung

Di sisi lain ada juga masyarakat yang masih bingung dengan program ini.

Menurutnya, jika masalah utamanya adalah kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, harusnya pemerintah juga memikirkan solusi itu.

"Jujur bingung dengan programnya pemkot yang ini sih. Kalau persoalannya di kelangkaan atau mahalnya minyak goreng, harusnya yang dicari solusinya bagaimana supaya minyak goreng tidak langka dan tidak mahal," ujarnya.

Pemkot menurutnya harus memperbanyak komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pusat, distributor dan pihak terkait lainnya.

"Bukan malah bikin kegiatan yang sifatnya sesaat, sekadar seremonial, dan tidak ada dampaknya," tutupnya. (*)