Omicron BA.2 Tak Bisa Dianggap Remeh

TRIBUN-TIMUR.COM - Pakar Epidemiologi Griffith University, Dicky Budiman, mengingatkan, perlu adanya upaya mitigasi sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi lonjakan kasus pasca Ramadan atau setelah Lebaran.

Adanya sub varian Omicron yaitu BA.2 tidak bisa dianggap remeh.

Tetap ada potensi walau modal imunitas dari masyarakat semakin meningkat.

Baca juga: Ledakan Booster Awali Lonjakan Mudik

Baca juga: Hore! Sudah Boleh Mudik Lebaran 2022, Bagaimana Warga yang Belum Vaksin Booster? Ini Aturannya

Menurut Dicky, mitigasi menjadi penting karena adanya potensi ledakan mudik. Perlu akselerasi vaksin dosis primer dan booster

"Kalau bisa sebelum Lebaran selalu saya sampaikan. Booster telah disuntikkan pada 25 persen dari total populasi. Dan setidaknya pada kelompok berisiko 50 persen. Itu sudah jadi modal besar," ujar Dicky.

Menurutnya pelonggaran terhadap kebijakan tidak masalah.

Tetapi jangan sampai meniadakan pembatasan.

Misalnya meniadakan kewajiban masker, syarat vaksinasi Covid-19, scanning gejala termasuk kualitas sirkulasi udara dalam ruangan.

Selain itu penting memastikan masyarakat untuk taat pada protokol kesehatan.

Di sisi lain, Dicky menambahkan dalam masa Ramadan atau mudik dipastikan masyarakat sudah divaksinasi setidaknya dua dosis.

"Selain itu di masjid syarat sudah vaksinasi Covid-19 itu penting. Sirkulasi di tempat ibadah juga harus diperbaiki. Dan perlu mendapat bantuan dari pemerintah. Kalau tidak ada kipas angin dibantu atau jendela ventilasi ditambah," paparnya lagi.

Ia pun menyarankan untuk orang yang beribadah dipastikan bukan masuk kelompok berisiko tinggi.

Walau sudah divaksin penuh, jika berisiko tinggi seperti lansia atau memiliki komorbid, tidak disarankan. Setiap masjid juga perlu ada Satgas Covid-19.

Sedangkan pada aspek mudik, Dicky menyebutkan tidak perlu dilarang tapi jangan dianjurkan.

Pemerintah perlu memperkuat kriteria orang-orang yang akan mudik.

"Karena syarat vaksinasi menjadi penting, tidak bergejala, dan juga tidak dalam kasus kontak penting. Ini mengurangi sekali lagi risiko paparan atau terpapar," pungkasnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mudik Lebaran.

Namun, pihaknya tetap akan melihat perkembangan kasus Covid-19.

"Semua diberi kesempatan, tapi kami lihat lagi perkembangannya, kan masih sebulan lagi, kami lihat lah berapa minggu ini," kata Riza.

Ia berharap, selama beberapa minggu ke depan, tren kasus Covid-19 di Jakarta terus menunjukkan penurunan.

"Mudah-mudahan tren terus turun supaya pelonggaran itu bisa kami buka tapi tetap terjaga," kata dia.

Terkait ketentuan mengadakan buka puasa bersama atau bukber, menurut Riza, buka puasa memang harus dilaksanakan.

Namun, tidak harus dilakukan beramai-ramai agar tidak menimbulkan penyebaran virus Covid-19.

"Saya kira buka bersama sesuatu yang memang harus dilaksanakan bagi yang puasa, tapi tidak harus secara bersama-sama apalagi ramai-ramai begitu, nanti dapat menimbulkan penyebaran," kata dia.

Jika ada ASN yang kedapatan mengadakan acara buka puasa bersama, Riza mengatakan nanti akan ada mekanisme dan aturan yang mengatur apakah harus diberikan sanksi atau tidak.