Baru Sehari Menjabat, Dekan FT UH Tandatangani MoU Bareng Otoritas Pelabuhan
kolaborasi antara instansi pemerintah seperti Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dengan perguruan tinggi sangat dibutuhkan
Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Waode Nurmin
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemimpin Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (FT-UH) telah berganti.
Sebelumnya, amanah dekan FT-UH diemban oleh Prof Arsyad Thaha.
Kini, Prof Isran Ramli memimpin FT UH selama periode 2022-2026.
Sehari setelah pelatikan dan serah terima jabatan, Prof Isran Ramli langsung tancap gas.
Dirinya melakukan penanda tangan Momoradum of Understanding (MoU) dengan Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Makassar yang dilaksanakan di Ruang Rapat Fakultas Teknik Lantai 3, Gedung Center of Technology Fakultas Teknik Unhas,Gowa, Kamis (17/3/2022).
Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Teknik Unhas ini menuturkan bahwa dengan adanya Permendikbud No 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi beserta panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), maka universitas dituntut untuk melakukan kerjasama dengan stakeholder di luar.
Stakeholder tersebut merupakan instansi pemerintah maupun industri, termasuk Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar yang merupakan instansi vertical pada Kementerian Perhubungan.
"Fakultas Teknik Unhas memiliki sumber daya manusia yang unggul pada berbagai bidang ilmu teknik," ujar Prof Irsan via rilisnya kepada Tribun-Timur.com, Jumat (18/3/2022)
"Selain sumber daya manusia, Fakultas Teknik Unhas juga memiliki peralatan laboratorium yang baru dan canggih," lanjutnya.
Sumber daya manusia yang mumpuni dan fasilitas yang canggih ini membuat FT-UH sangat diharapkan mampu diberdayakan dan dimanfaatkan.
Hal ini untuk mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada berbagai bidang.
Salah satunya adalah pembangunan dan pengembangan kepelabuhan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar
Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Makassar Muhammad Anto Julianto menyampaikan bahwa kolaborasi antara instansi pemerintah seperti Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dengan perguruan tinggi sangat dibutuhkan dalam rangka pembangunan dan pengembangan kepelabuhanan.
"Kolaborasi dan sinergitas dalam pembangunan sebaiknya bukan hanya pada tataran wacana, namun harus sampai pada implementasi nyata," ujar Pak Anto' sapaannya.
Agar kerjasama kedua institusi pemerintah tersebut dapat dilaksanakan, maka dibutuhkan payung hukum yang menjadi dasar pelasakanaan kerjasama dan mengikat antara kedua belah pihak.
