Pemkot Makassar Dinilai Perlu Edukasi Warga Terkait Metaverse
"Karena ini barang baru, waktu internet muncul, lebih banyak yang menolak daripada menerima. Itu biasa jika ada hak baru," katanya.
Penulis: Siti Aminah | Editor: Waode Nurmin
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ditengah penggodokan Makassar Metaverse oleh Pemerintah Kota Makassar, edukasi ke masyarakat juga dinilai penting.
Executive Chairman & Co-Founder WIR Group Daniel Surya mengatakan, selain infrastruktur edukasi ke masyarakat juga harus dilakukan.
Pemerintah perlu memastikan kesiapan masyarakat menuju konsep metaverse.
"Sangat memungkinkan Makassar menjadi kota metaverse yang penting dimulainya dari edukasi," ucapnya dalam acara rakorsus Pemkot Makassar di Hotel Claro, Selasa (15/3/2022).
Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menerima masukan tersebut dengan baik.
Kata Danny, metaverse adalah barang baru, sehingga butuh penyesuaian dan edukasi massif kepada masyarakat.
"Karena ini barang baru, waktu internet muncul, lebih banyak yang menolak daripada menerima. Itu biasa jika ada hak baru," katanya.
"Sekali lagi, karena ini hal baru, maka yang diutamakan adalah pendidikan tentang metaverse," sambungnya.
Karena itu dalam momentum peluncuran Makassar Metaverse ini seluruh siswa baik SD, SMP, swasta maupun negeri diwajibkan menonton secara virtual agenda ini.
"Hampir 200 ribu anak-anak menonton, RT/RW, walaupun mereka bukan lagi milenial, tapi mereka juga menonton sebagai bahan pengetahuan," jelasnya.
Metaverse kata Danny mengubah budaya, orang-orang akan memiliki avatar.
"Ternyata avatar itu bisa menggantikan kita. Dari perilaku kita yang bisa discan dari perilaku kita di medsos dan akan dikelola oleh artificial intelegence," sebutnya.
Karena itu, masyarakat harus terus dididik untuk paradigma baru ini.
"Kami ingin ajak semua orang, karena Makassar itu untuk semua. Semua berhak tahu, semua juga berhak mengkritisi, dan semua juga berhak untuk mendukung,"
Kendati demikian, sebelum masuk ke dunia metaverse, indeks kepuasan warga harus lebih baik.
Performa masing-masing camat dan dalam ukuran kesejahteraan harus lebih baik.
Pertumbuhan ekonomi harus tinggi, inflasi harus terkendali, dan angka kemiskinan menurun. (*)
