DPRD Desak Pemkot Makassar Segera Lakukan Pemilihan Ketua RT/RW

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk segera melakukan pemilihan Ketua RT/RW .

Hal di atas merupakan aspirasi dari mantan Ketua RT/RW yang menganggap adanya kejanggalan dari penunjukan Pj Ketua RT/RW baru-baru ini.

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan Hamzah Hamid baru saja menerima puluhan mantan Ketua RT/RW dari berbagai kecamatan, mempertanyakan soal kisruh ini.

"Mereka menganggap bahwa penunjukan Pj  tidak sesuai dengan peraturan, harapan mereka supaya cepat dilakukan pemilihan," ucapnya kepada Tribun-Timur, Senin (14/3/2022).

Pemilihan harus dilakukan segera kata Hamzah, karena semua regulasi mulai dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Kemudian Perda Nomor 41 tahun 20021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembedayaan Masyarakat dalam Daerah Kota Makassar, semuanya merujuk pada pemilihan.

Baru-baru ini, Wali Kota Makassar menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait Pj RT/RW.

"Kemarin kan tidak ada Pj, sekarang ada. Kalau di perda tidak mengenali Pj tapi di Perwali. Kalau Perwali itu ada detailnya, wali kota punya kewenangan," pungkasnya. 

Hamzah menilai, penunjukan Pj Ketua RT/RW ini memang ada yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Misalnya, ada yang tidak tinggal lagi di Makassar karena bertugas di luar daerah justru diangkat jadi Pj.

Ada juga yang berdomisili di luar RT/RW diangkat menjadi Pj, ada pula yang sudah berumur dan sakit-sakitan.

"Itukan kalau sakit-sakitan sudah tidak bisa bekerja lagi, sementara kita butuh sosok yang membantu program-program wali kota," tuturnya.

Selain itu kata legislator PAN Makassar ini, dalam satu rumah ditemukan ada tiga orang yang ditunjuk sebagai Pj sekaligus.

Karena hal di atas, penunjukan Pj ini pun diduga asal tunjuk saja, karena dibalik pengaturan ini ada komunitas tertentu yang campur tangan.

Lurah setempat dianggap tak menampung masukan dari masyarakat terkait sosok yang cocok dan layak memimpin mereka.