Kisruh Seleksi Honorer Makassar, Danny Pomanto Sebut Ada Dokter ke Satpol PP, Satpol PP Jadi Guru

Sebelumnya Pemkot Makassar menerima 12 ribu tenaga honorer baru lewat jalur seleksi namun Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyebut banyak kekeliruan

Editor: Alfian
Grid
Ilustrasi Tenaga Honorer 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kekeliuan demi kekeliruan terjadi dalam pengumuman hasil seleksi honorer atau tenaga Laskar Pelangi di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, bahkan menyebut dari hasil pengumuman terjadi kekeliruan penempatan tenaga honorer di masing-masing SKPD.

Sebelumnya, Jajaran pejabat Badan Kepegawaian dan Pengelolaan SDM Daerah (BKPSDMD) Makassar menghilang usai pengumuman Laskar Pelangi.

Pihak BKPSDMD Makassar tak pernah menyampaikan klarifikasi atau pun meluruskan ihwal carut-marut hasil pengumuman Laskar Pelangi.

Tribun-Timur.com berkali-kali menghubungi pihak BKPSDM namun tak ada respon.

Baca juga: Istri Danny Pomanto Marah, Sopirnya Tak Lulus dalam Seleksi Honorer Pemkot Makassar

Baca juga: Pemkot Makassar Hanya Terima 12 Ribu Laskar Pelangi, Nasib Honorer Lama?

Padahal kacaunya penerimaan Laskar Pelangi didalangi oleh BKPSDM yang mengakibatkan banyaknya pegawai operasional dan honorer K2 yang tidak lulus.

Danny Pomanto mengungkap, BKPSDM telah memangkas 800 lebih honorer lama tanpa memisahkan antara tenaga operasional harian dan tenaga administrasi.

Pemangkasan 800 honorer kata Danny adalah instruksinya, karena ia ingin melakukan penghematan pegawai honorer dari 12.800 menjadi 12 ribu.

"Kita mau menghemat makanya saya suruh pangkas 800, tapi BKD ini langsung potong 800 sesuai passing gradenya, tidak memisahkan tenaga operasional yang tidak boleh diganggu," kata Danny di kediamannya, Selasa (8/3/2022).

Kendati demikian, Wali Kota Makassar dua periode ini mengatakan, BKD tak sepenuhnya salah atas masalah ini.

Seleksi Laskar Pelangi di Tribun Karebosi, Senin (27/12/2021).
Seleksi Laskar Pelangi di Tribun Karebosi, Senin (27/12/2021). (SITI AMINAH/TRIBUN TIMUR)

Karena proses penentuan kelulusan dilakukan melalui komputerisasi.

Tetapi BKD melupakan penilaian lainnya seperti loyalitas kinerja para honorer yang telah mengabdi lama untuk Pemkot.

Disamping itu, BKD juga tak melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hasil pengumuman ini.

Makanya banyak orang-orang yang berkinerja baik tidak lulus dalam seleksi ini.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved