Nasdem, Demokrat, PKS Sulsel Tolak Penundaan Pemilu 2024, Gerindra Belum Bersikap

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekretaris DPW Nasdem Sulsel Syaharuddin Alrif angkat bicara terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

Wakil Ketua DPRD Sulsel tersebut menegaskan sikap Nasdem menolak penundaan Pemilu sekaligus perpanjangan periode pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

“Itu sudah jelas disampaikan Pak Surya Paloh di Jawa Timur, menolak penundaan pemilu,” kata Syahar, Selasa (1/3/2022).

Meski tiga partai koalisi secara terang-terangan menggaungkan wacana ini, tapi Nasdem tetap sesuai aturan yang telah berlaku.

Komisi II DPR RI bersama KPU telah membahas dan menetapkan jadwal Pemilu, sehingga itu harus tetap berjalan.

“Kalau tiga parpol setuju, itu kan pernyataan parpol lain, kalau kami Nasdem tetap agar pemilu 2024 dilanjutkan, kami Nasdem ikut perintah ketum,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Sulsel Muzayyin Arif juga menegaskan partainya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak wacana penundaan pemilu 2024.

Ia menegaskan tidak alasan untuk menunda ataupun memperpanjang masa jabatan presiden lebih dari dua periode.

“Kami pastikan PKS menolak wacana penundaan pemilu, tidak ada alasan kuat untuk melakukan agenda tersebut,” kata Muzayyin.

Ia mempertanyakan alasan penundaan pemilu 2024 dengan dalih memberikan waktu pemulihan ekonomi.

Ia membandingkan rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan yang akan menelan anggaran Rp466 triliun.

“Sederhana saja, kalau karena alasan anggaran, lalu kenapa pemindahan ibukota dikebut. Terkesan hanya untuk melanggengkan kekuasaan,” katanya.

Dibanding membahas wacana penundaan pemilu 2024, Muzayyin menilai pemerintah sebaiknya fokus menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng.

Baginya masalah kelangkaan minyak goreng jauh lebih mendesak karena menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat Indonesia.

Di tengah pandemi, masyarakat kesulitan mendapat minyak goreng di negeri penghasil kelapa sawit.

“Pemerintah seharusnya malu, urus minyak goreng saja belum beres malah mau memperpanjang masa jabatan,” ujarnya.

“Sebaiknya pemerintah fokus selesaikan kelangkaan minyak goreng daripada sibuk wacanakan penundaan pemilu. Itu lebih dbutuhkan rakyat,” Muzayyin menambahkan.

Selain Nasdem dan PKS Sulsel, Politisi Demokrat Sulsel Selle KS Dalle juga menegaskan partai segitiga mercy menolak wacana penundaan pemilu 2024.

“Demokrat tegas menolak. Tidak ada ruang sedikitpun secara konstitusi mengakomodir penundaan pemilu 2024,” kata Selle, Sabtu (26/2/2022).

Ketua Komisi A DPRD Sulsel itu menilai wacana penundaan pemilu tak sejalan konstitusi dan semangat reformasi 1998.

Selle meminta tokoh politik hati-hati menggulirkan wacana penundaan pemilu 2024. Respon publik bisa jadi liar menjadi pemantik gelombang reformasi jilid kedua.

Menurutnya, penundaan pemilu 2024 bisa memicu masalah sosial baru dan masalah politik. Bahkan, katanya bisa membuat bangsa Indonesia terpuruk.

“Pada situasi saat ini dibutuhkan bagaimana kita bersama-sama pemerintah membangkitkan kondisi normal pascapandemi ini. Kalau Demokrat tegas dan jelas menolak penundaan pemilu 2024,” katanya.

Selle mengingatkan semangat gerakan reformasi 1998 soal pembatasan periode presiden hanya boleh 2 periode. Selebihnya tidak bisa.

“Kalau mau diperjang dengan alasan apa, jelas sekali dalam konstitusi pemilu sekali dalam 5 tahun, kalau tidak dijalankan apa alasannya,” katanya.

Ia berharap, Presiden Jokowi tetap pada pendiriannya menolak masa jabatan presiden 3 periode. Selle menyayangkan ada ketua umum partai menyuarakan wacana penundaan pemilu 2024.

“Kita tidak boleh bermain-main mempertaruhkan nasib bangsa hanya kepentingan kelompok sesaat. Ini sangat lukai perasaan pejuang republik ini,” kata Selle.

“Jangan hanya kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok, nasib bangsa dipertaruhkan, tidak ada ruang dalam konstiusi menunda pemilu. Itu sangat tegas. Mas AHY sejak dari awal juga menolak,” ujar Selle.

Diketahui, wacana perpanjangan periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi bola panas.

Wacana ini dilempar oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar. Kemudian diikuti oleh dua partai koalisi lainnya, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional.

Tiga partai koalisi bersikap untuk mendukung penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Jokowi.

Terkait wacana itu beberapa parpol telah menyatakan sikap menolak penundaan Pemilu 2024.
Sementara Gerindra, partai bentukan Prabowo Subianto belum mengambil sikap.

Ketua Gerindra Sulsel Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan Gerindra Sulsel masih menunggu petunjuk dari DPP.

“Kami masih menunggu petunjuk DPP mengenai sikap partai,” katanya.(*)