Tolak Penundaan Pemilu 2024, Politisi PKS: Masalah Kelangkaan Minyak Goreng Lebih Mendesak

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muzayyin Arif menegaskan partainya menolak wacana penundaan pemilu 2024 ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.

Hal itu disampaikan Muzayyin menanggapi wacana penundaan jadwal pemilu 2024 yang diutarakan sejumlah tokoh politik.

Muzayyin menegaskan tidak alasan apapun untuk menunda ataupun memperpanjang masa jabatan presiden lebih dari 2 periode.

Baca juga: PKS Kumpul Anggota Fraksi se-Sulsel, Bahas Persiapan Pemenangan Pemilu 2024

Baca juga: Selain Mengecam Menag, HMI Juga Soroti Kelangkaan Minyak Goreng di Makassar

"Kami pastikan PKS menolak wacana penundaan pemilu, tidak ada alasan kuat untuk melakukan agenda tersebut," kata Muzayyin kepada Tribun Timur Minggu (27/2/2022).

Ia juga mempertanyakan alasan penundaan pemilu 2024 dengan dalih memberi waktu pemulihan ekonomi.

Ia membandingkan dengan rencana pemerintah memindahkan ibukota negara ke Kalimantan yang akan menelan anggaran Rp466 triliun.

Wakil Ketua DPRD Sulsel itu melihat wacana penundaan pemilu 2024 terkesan untuk melanggakan kekuasaan.

"Sederhana saja, kalau karena alasan anggaran, lalu kenapa pemindahan ibukota dikebut. Terkesan hanya untuk melanggengkan kekuasaan," kata Muzayyin.

Dibanding membahas wacana penundaan pemilu 2024, Muzayyin menilai pemerintah sebaiknya fokus menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng.

Baginya masalah kelangkaan minyak goreng jauh lebih mendesak karena menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat Indonesia.

Di tengah pandemi, masyarakat Indonesia kesulitan mendapatkan minyak goreng di negeri penghasil kelapa sawit.

"Pemerintah seharusnya malu, urus minyak goreng saja belum beres malah mau memperpanjang masa jabatan," kata Muzayyin.

"Sebaiknya pemerintah fokus selesaikan kelangkaan minyak goreng daripada sibuk wacanakan penundaan pemilu. Itu lebih dbutuhkan rakyat," sambung Muzayyin.

Sebagaimana diketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 mengemuka setelah diutarakan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. 

Bahkan, Cak Imin dikabarkan hendak menemui Presiden Joko Widodo terkait wacana tersebut.