Mencari Wakil Gubernur Sulsel

Dengan demikian, ketika kosongnya jabatan kursi wakil Gubernur Sulsel, maka jelas potensi tugas dan kewenangannya seluruhnya ditangani oleh Gubernur seorang diri.

Meski ada ‘perangkat gubernur’ sebagai asisten gubernur (Pasal 2 PP No 33/2018) dalam membantu tugas-tugas administratif pemerintahannya, namun secara politis jelas tidak dapat dilakukan. Mengingat perangkat gubernur dibatasi oleh regulasi ASN yang mengaturnya.

Ke dalam, tarohlah tugas administratif itu dapat dilakukan oleh perangkat gubernur yang dikordinasi Sekda, namun apakah dapat menjamin efektivitas kinerjanya, tanpa leadership yang concern mengawasinya, di tengah sosok Gubernur yang bertanggung jawab membangun relasi politis demi menjaga stabilitas politiknya.

Lebih lagi bila melihat RPJMD Sulsel 2018-2023, tugas mewujudkan program-program pembangunan memiliki tantangan berat.

Leadership Administratif-Politis

Dari RPJMD itu kita tahu bahwa ada PR yang tidak sedikit bagi Pemprov sekarang.

Sedikitnya ada 5 prioritas, yaitu: peningkatan dan pengembangan SDM aparatur; pembangunan infrastruktur; percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial; percepatan pembangunan SDM berkarakter melalui pendidikan wajib belajar 9 tahun dan kesehatan; dan pengelolaan komoditas unggulan.

Program itu di tahun 2022 ini akan didanai Rp48,68 triliun (alokasi APBN).

Selain mewujudkan 5 prioritas program itu, yang harus diingat adalah mengkoordinasi OPD yang jumlahnya tidak sedikit di Sulsel sehingga efektif, dan secara khusus tentu saja komunikasi dengan TGUPP agar sinergi.

Meski, TGUPP di Pemprov Sulsel, masih menjadi problem tersendiri dalam hal kewenangannya.

Prioritas infrastruktur, misalnya, di 2022 ini ada sejumlah program strategis. Antara lain membangun Koneksi Makassar New Port (MNP)-Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa Gowa, dan Takalar)-Outer Ring Road; melanjutkan rencana kereta api; pembangunan jalan koneksi antar daerah Sabbang-Tallang-Seko-Rampi- Batas Provinsi Sulteng; dan koneksi daerah Bua-Rantepao-Parigi-Bungoro.

Tidak hanya itu, yang juga jadi prioritas adalah rehabilitasi daerah irigasi existing; pembangunan kabel listrik bawah laut untuk kepulauan; pembangunan fasilitas Aair Siap Minum (Arsinum) untuk pesisir dan kepulauan; extend runway dan direct flight ke Kabupaten Toraja; dan direct flight cargo Makassar-Luar Negeri.

Belum lagi tantangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulsel. Bayang-bayang pandemi yang masih ada, akan menjadi tantangan sulit, terutama perbaikan kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran perkapita masyarakat.

Meski tahun lalu ada kenaikan 0,31 poin (71,93-72,24). Akselerasi di bidang pendidikan dan kesehatan mendesak dibutuhkan di tengah kompetisi regional dan nasional.

Adapun ke luar, menyangkut eksistensi eksekutif seorang gubernur dan politik kelangsungannya, jelas secara politis sangat dibutuhkan.