Proyek Inisiasi Danny Pomanto Belum Dieksekusi, Bastian Lubis: Potensi Silpa Besar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Memasuki pertengahan Februari, Pemerintah Kota Makassar belum juga mengeksekusi program-program tahun ini.

Utamanya proyek infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hingga kini, tak satu pun paket program muncul di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Makassar.

Hal itu menuai sorotan dari Pengamat Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Negara Universitas Patria Artha Makassar, Bastian Lubis.

Menurutnya, molornya lelang tender akan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat.

"Kalau mau percepatan penyerapan anggaran yah dilelang, disebar ke masyarakat, itu merupakan proses perputaran ekonomi di wilayah bersangkutan," ucapnya kepada Tribun Timur, Senin (14/2/2022).

Bastian menjelaskan, umumnya proyek infrastruktur berproses minimal delapan hingga sepuluh bulan, kecuali dengan tahun jamak (multiyears).

Belum lagi, proses tender sebelum pengerjaan fisik memakan waktu 45 hari.

Umpamanya, jika paket dilelang pada akhir Februari atau awal Maret mendatang, proses lelangnya bakal selesai pada April mendatang.

Dengan begitu, pengerjaan fisiknya bakal susah mengejar target perampungan hingga berakhirnya masa anggaran.

Apalagi jika lelang baru dieksekusi pada Juni hingga Agustus, kemungkinan besar akan banyak sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun ini.

Seharusnya, jika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sudah disahkan pada akhir tahun, lelang proyek sudah bisa dieksekusi saat itu juga.

"Nanti realisasinya di Januari atau Februari, ini yang kita khawatirkan kalau dilelang bulan Juni, Agustus, itu sudah tidak efektif lagi," katanya.

Ia menilai, Pemkot Makassar nampaknya lebih suka menyimpan uang dibanding menggunakan uang agar bermanfaat bagi masyarakat.

 
Alasan Pemkot Makassar menunda lelang proyek karena belum rampungnya struktur birokrasi juga dinilai tak rasional.

Karena itu, lambannya pergerakan Pemkot bisa mengulang kembali pengalaman sama di tahun sebelumnya.

Dimana Pemkot menyisakan Silpa sangat besar, hampir Rp800 miliar di 2021.

Di lain sisi, Pemkot Makasar terus menggaungkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2 triliun, jika kerjanya tak maksimal, potensi-potensi pendapatan bakal susah didapatkan.

Sebenarnya kata Bastian, Makassar punya posisi yang sangat menguntungkan.

Menjadi gerbang di Indonesia timur, tempat transit dan ibu kota provinsi, menjadi modal besarnya untuk meraup pendapatan lebih banyak.

Bahkan, Makassar bisa mendapat Rp2,5 triliun lebih tiap tahun jika seluruh sektor pendapatan dioptimalkan.

"Kalau perhitungan saya Makassar bisa sampai 2,5 triliun, jadi diam-diam saja 2,5 triliun saja sudah dapat, tapi kan tidak optimal dalam tanda kutip kemungkinan ada indikasi penggelapan," tuturnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengaku salah.

Lelang dini lamban dieksekusi karena ia belum merampungkan pengisian jabatan lingkup Pemerintah Kota Makasar.

Masih banyak jabatan eselon III posisi kepala bidang yang belum terisi.

Itulah yang menghambat eksekusi lelang dini untuk seluruh program yang telah dicanangkan pada tahun 2022.  

"Belum ada bidang-bidang yang definitif, minggu depan saya lantik, tugas ku kodong itu saya yang salah," kata Danny Pomanto.

Danny mengaku, tak mudah memilih dan menyeleksi pejabat yang betul-betul sesuai dengan visi misi Pemkot Makassar.

Ia berjanji akan menuntaskan pengisian jabatan lowong itu pada pekan depan.

"Karena menyusun orang tidak gampang, banyak faktor, makanya habis saya melantik (biasanya) saya pergi kasi tenang dulu," pungkas Danny. (*)