Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Siapa Sebenarnya Damai Hari Lubis? Laporkan Jenderal Dudung ke Puspomad, Dulu Sebut Prabowo Lembek

Damai Hari Lubis mengatakan pernyataan Dudung tidak mencerminkan tupoksinya sebagai perwira tinggi TNI AD.

Editor: Ansar
Kolase Tribunnews.com
Damai Hari Lubis yang melaporkan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman ke Puspomad 

Sebab, pihak pelapor ketika melaporkan ke Puspomad hanya berbentuk tertulis.

"Kita perlu mendengarkan langsung karena itu prosedur," terang dia.

Selain meminta keterangan dari pihak pelapor, polisi militer juga akan menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk mempelajari konten yang menjadi konteks pelaporan.

"Kami pasti akan menindaklanjuti walaupun temuan itu kami belum bisa memastikan," kata Andika.

Baca juga: Siapa TB Hasanuddin? Berani Perintah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Gegara Jenderal Dudung

Baca juga: Andika Perkasa Ternyata Bukan Jenderal Terkaya di TNI, Ada Lebih Kaya yang Memiliki Rp 432 Triliun

Siapa sebenarnya Damai Hari Lubis?

Namai Damai Hari Lubis sempat jadi sorotan saat meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mundur dari Kabinet Indonesia Maju pada 2020. 

Damai Hari Lubis yang saat itu menjadi Ketua Divisi Hukum PA 212 menilai Prabowo terlalu lembek dalam menyikapi masuknya kapal-kapal China ke zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara.

Desakan itu pun ditanggapi santai Prabowo. 

"Oh begitu, silakan saja bicara, kita kan negara demokrasi, orang boleh bicara apa aja," ujar Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Prabowo Subianto menilai, tidak masalah dianggap lembek dalam menyikapi persoalan di perairan Natura.

Nemun, dirinya menegaskan akan tetap menjaga kedaulatan NKRI.

Baca juga: Ingat Brigjen I Gede Widiyana? Dulu Viral Kawal Obama, Kabarnya di Bawah Jenderal Andika Perkasa

Baca juga: TNI Berduka, Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Dudung Abdurachman Kehilangan 3 Prajurit di Puncak

Ia menjelaskan, teritorial kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah 12 mil dari garis pantai dan lebih dari itu merupakan zona ekonomi khusus.

"Kapal manapun boleh masuk-keluar, tapi kalau eksploitasi ikan atau mineral, itu harus kerjasama, harus izin kita," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menyebut, masuknya kapal China ke ZEE Indonesia bisa diselesaikan secara baik.

 "Ya kita cool saja, selalu saya katakan," ucap Prabowo.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved