Didemo Mahasiswa, Pemprov Sulsel Janji Benahi Jalan Poros Pinrang-Sidrap

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Sulsel, Astinah Abbas merespon terkait aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Kabupaten Pinrang.

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Tiroang Bergerak tersebut melayangkan protes kepada Pemprov Sulsel karena tak kunjung melakukan perbaikan jalan yang sudah lama rusak.

Tepatnya di Jalan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Jl Poros Provinsi yang menghubungkan Pinrang-Rappang-Sidrap. 

Astinah mengatakan, Pemprov Sulsel akan melakukan perbaikan jalan rusak, termasuk di Kabupaten Pinrang-Sidrap.

Ada dua paket pengerjaan jalan yang berpusat di wilayah tersebut, satu paket dicover Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan satu paket bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Anggaran peningkatan atau rekonstruksi jalan Ruas Pinrang-Rappang di Kab. Pinrang untuk APBD Rp
19,6 miliar dan DAK Rp17,5 miliar, total 37,1 miliar lebih," ucapnya kepada Tribun Timur.com, Rabu (26/1/2022).

Saat ini tahapannya sudah mulai berjalan, dimana dokumen perencanaan lelangnya sedang dalam proses review inspektorat.

Dalam waktu dekat akan diajukan kembali ke kelompok kerja (Pokja) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

"Target kami minggu ini sudah tayang di  LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)," bebernya.

Dengan begitu, masyarakat diharap bersabar, jalan rusak tersebut dipastikan dieksekusi tahun ini.

Ia menambahkan, proyek infrastruktur menjadi program prioritas pemprov Sulsel, mislanya jalan, jembatan, dan irigasi.

Pada tahun anggaran 2022 Pemprov Sulsel akan menggelontorkan anggaran Rp575,330 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan.

Rinciannya sebanyak 30 paket yang tersebar di 24 kabupaten kota, 20 paket jalan dan 10 paket jembatan.

Beberapa paket dengan alokasi terbesar yakni pembangunan Jalan Ruas Takkalasi - Bainange - Lawo di Kab. Barru dan Kab. Soppeng  yakni Rp60 miliar. 

Disusul Rehabilitasi Jalan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) di Kab. Tana Toraja dan Kab. Toraja Utara, Rp52,2 miliar.