Beda dengan Indonesia, Warga Malaysia Justru Sengaja Mau Tertular Omicron Bikin Menkesnya Bertindak

Menurut Luhut, tidak ada salahnya pemerintah mulai membatasi dan menahan mobilitas masyarakat di luar rumah serta aktivitas berkumpul yang tidak perlu.

"Kalau tidak perlu kumpul-kumpul, tidak usah kita kumpul," ujarnya.

Adapun hingga saat ini cakupan vaksinasi dosis kedua belum mencapai 100 persen.

Mengutip data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per Minggu (16/1/2022) pukul 18.00 WIB, jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua mencapai 119.774.308 orang atau 57,51 persen dari total target sasaran vaksinasi.

Sementara, jumlah yang sudah disuntik vaksin dosis pertama sebanyak 176.365.995 orang atau 84,68 persen.

Pemerintah menetapkan sasaran vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) yaitu 208.265.720 orang.

• Tak keluar negeri

Salah satu yang ditekankan pemerintah sejak awal kemunculan varian Omicron yakni imbauan untuk menunda perjalanan ke luar negeri, kecuali urusan penting.

Imbauan ini berlaku bagi seluruh pihak, termasuk pegawai pemerintahan.

Baca juga: Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

"Presiden meminta agar seluruh masyarakat dapat membatasi diri untuk berpergian ke luar negeri. Hanya kalau betul-betul perlu saja baru pergi ke luar negeri," kata Luhut.

"Malah, pejabat-pejabat pemerintah sudah dilarang untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri untuk tiga minggu kedepan ini," lanjutnya.

Luhut mengatakan, pihaknya juga tengah memaksimalkan metode daring (online) dalam menyelenggarakan kegiatan rapat-rapat di pemerintahan.

Ia pun mengimbau seluruh kementerian dan lembaga agar meminimalkan metode yang sama dalam kegiatan-kegiatan rapat.

"Tetapi tidak melarang juga untuk ketemu. Saya serahkan juga kepada teman-teman untuk melakukan asesmen sendiri," kata Koordinator PPKM Jawa-Bali itu.

• Evaluasi PPKM hingga vaksinasi

Di samping itu, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan terus diterapkan sebagai instrumen pengendalian pandemi di Tanah Air.

Rencananya, evaluasi perpanjangan PPKM Jawa-Bali kembali dilakukan seminggu sekali untuk mengantisipasi perkembangan Omicron yang begitu cepat.

“Pemerintah juga akan kembali melakukan asesmen PPKM yang dievaluasi setiap minggunya dan menghapus asesmen dua minggu, semata-mata untuk mengikuti perkembangan kasus Omicron yang diprediksi meningkat sangat cepat ini,” kata Luhut.

Luhut melanjutkan, pihaknya terus memantau perkembangan kasus varian Omicron di sejumlah negara untuk memprediksi segala kemungkinan ke depan.

Dia mengklaim pemerintah bakal melakukan berbagai langkah mitigasi agar tren peningkatan kasus Omicron di Indonesia lebih landai dibandingkan negara lain.

Selain langkah-langkah di atas, upaya lain yang ditempuh yakni penegakan protokol kesehatan hingga akselerasi vaksinasi.

Pemerintah, kata Luhut, akan melakukan akselerasi vaksin booster bagi seluruh masyarakat, utamanya yang tinggal di wilayah Jabodetabek.

Bersamaan dengan itu, vaksinasi dosis kedua untuk umum dan lansia juga terus didorong, terutama di provinsi dan kabupaten/kota yang belum mencapai 70 persen dari target sasaran.

Luhut pun mengingatkan semua pihak untuk mengambil peran dan bersatu guna mencegah terjadinya lonjakan kasus yang lebih signifikan.

“Ini adalah alarm untuk kita. Jangan persoalkan yang tidak perlu dipersoalkan,” tegasnya. (Sumber: Straits Times/Kompas.TV/Tribunnews.com)