Breaking News:

PNS

Aturan Baru PNS dari Kemen-PAN RB, Sanksinya Pemecatan dan Berlaku Mulai Bulan Ini

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemen-PAN RB mengeluarkan peraturan baru bagi PNS atau ASN. Sanksinya pemecatan

Editor: Edi Sumardi
SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
Ilustrasi PNS atau ASN. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemen-PAN RB mengeluarkan peraturan baru bagi PNS atau ASN.

Sanskinya bisa pemecatan.

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Men-PAN RB Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembatasan Kegiatan Ke Luar Negeri Bagi ASN Pada Masa Pandemi Covid-19 yang diteken Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo pada 13 Januari 2022.

Surat edaran ini memuat aturan perjalanan terbaru yang kembali berlaku bagi pejabat pemerintah maupun PNS.

Dalam aturan ini, PNS atau ASN dan keluarganya diminta membatasi kegiatan bepergian ke luar negeri untuk berlibur selama masa pandemi Covid-19.

Penerbitan surat edaran tak lain demi mencegah penyebaran lebih luas virus corona, terutamanya varian Omicron kepada masyarakat.

Surat edaran ini ditujukan kepada para Menteri di Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non-Struktural, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia.

"SE dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai ASN pada instansi pemerintah untuk menerapkan kebijakan mengenai pembatasan kegiatan bepergian keluar negeri dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Indonesia," demikian penggalan isi surat edaran.

Namun, mereka tetap dapat melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dengan ketentuan setelah memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan instansinya.

Oleh karenanya, PPK diminta agar mempertimbangkan pelaksanaan PDLN secara selektif dan memprioritaskan kegiatan esensial yang tidak dapat diwakilkan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved