Menpan RB Tjahjo Kumolo Sudah Putuskan, PNS Punya Tugas Baru Gegara Ketahuan Tak Bisa Lakukan Ini

Ia berpendapat, pendidikan dan pelatihan tersebut dilakukan level-level sesuai tingkatan atau jabatan PNS.

Baca juga: Ada Apa? Gaji ASN Bulukumba Belum Cair, Reaksi Keras Elite PPP

Baca juga: Video: Per 17 Januari, Chaidir Syam Wajibkan ASN Bawa 5 Orang Untuk Divaksin

"Tetap pelatihan ini diperlukan di level-level tertentu. Perlu juga MoU Kemenpan-RB, Kemenhan dan BPIP," ucapnya.

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo juga berpendapat perlu penguatan di dalam aparatur negara sebagai pelayan publik.

Menurutnya, semua lembaga pemerintahan sangat berpotensi masuknya ideologi-ideologi lain, serta adanya kevakuman dan penyempitan beragama.

"Ideologi agama sudah masuk dalam ranah pengambil keputusan, ini sangat mengkhawatirkan," paparnya.

Ia juga menjelaskan, nilai-nilai Pancasila harus menjadi logos, pathos, dan ethos dalam kehidupan sehari-hari para PNS, apalagi mereka dinilai sebagai pelayan publik.

"Kesetiaan pada negara, kerja keras, itu ethos, dibangun dengan kedisiplinan," ulasnya.

Benny juga memastikan buku pedoman Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) harus satu jenis yang ditetapkan BPIP, dan menjadi pedoman semuanya.

"Minggu ketiga bulan ini mau dirapatkan, dan jika sudah jadi kira-kira awal Februari barang sudah bisa dipakai," terangnya. (Fransiskus Adhiyuda)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Wajibkan PNS Ikut Diklat Bela Negara, Tjahjo Kumolo: Masih Banyak Tidak Pro Pancasila.