Menpan RB Tjahjo Kumolo Sudah Putuskan, PNS Punya Tugas Baru Gegara Ketahuan Tak Bisa Lakukan Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, kini sudah ambil keputusan soal nasib PNS.

Para PNS atau ASN kini akan memiliki tugas baru yang wajib dijalani.

Tjahjo Kumolo meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi pelopor pemberi materi pendidikan dan pelatihan bela negara untuk pegawai negeri sipil (PNS).

Itu artinyam PNS kini bakal diwajibkan mengikuti diklat bela negara.

Menurutnya, PNS sebagai komponen cadangan pertahanan negara, juga harus memiliki ideologi negara yang kuat dan pasti, serta memiliki wawasan kebangsaan.

Baca juga: Tutup Diksar Bela Negara Polimarim AMI Makassar, Prof Jasruddin: Kesuksesan Diawali Jujur & Disiplin

Baca juga: Daftar Rincian Besaran Gaji ke-13 dan THR Pensiunan PNS TNI Polri 2022, Dipastikan Cair Tahun Ini

"Semoga, hubungan kita ke depan bersama Kementerian Pertahanan juga ini dapat dilaksanakan dengan baik", ujar Menteri Tjahjo saat berkunjung ke BPIP, Selasa (11/1/2021).

Ia mengaku prihatin, PNS saat ini masih banyak yang ideologinya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bahkan terpapar radikalisme.

"Saya sangat sedih Pak, dan prihatin, ternyata masih banyak yang tidak pro Pancasila, belakangan ini kami telah menangani beberapa kasus," terangnya.

Tjahjo juga mengatakan pelatihan tersebut akan dilakukan selama 1 minggu, baik untuk PNS baru maupun bagi PNS pra jabatan atau bagi yang naik jabatan.

"Kuncinya satu, yaitu memahamai Ideologi, saya ingin PNS itu lurus ke depan siapapun pemimpinnya," tegasnya.

Ia juga berencana dalam momentum pendidikan dan pelatihan tersebut, peserta akan diberikan asuransi dan uang saku.

"Kami menyatakan momentum ini sangat bagus, selama pelatihan akan diberikan asuransi dan uang saku," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi menyambut baik program tersebut.

Menurutnya, BPIP telah menyusun 15 bahan ajar tentang Pembinaan Ideologi Pancasila, termasuk untuk PNS.

"Saya sangat setuju sekali, kami bahkan sudah mengebangkan buku bahan ajar termasuk untuk PNS," ungkapnya.