Timor Leste Dulang Rp 329 Triliun dari Minyak dan Gas, tapi Malah Selundupkan BBM dari Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM - Minyak dan gas bumi menjadi sumber ekonomi Timor Leste setelah lepas dari Indonesia.

Nilai pendapatan dari sektor itu mencapai US$23 miliar atau sekitar Rp 329 triliun selama 15 tahun terakhir.

Alhasil, angka tersebut dilaporkan mampu membayar 86 persen kegiatan negara.

Kendati demikian, Timor Leste pernah ketahuan menyelundupkan minyak dari Indonesia.

Beberapa waktu lalu, TNI pernah pernah menggagalkan penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) dari Indonesia ke negara tetangga.

Baca juga: Negara Baru Tetangga Indonesia Terancam Seperti Timor Leste, Kekayaan Alam Bisa Dikuras Negara Lain

Baca juga: Terungkap Penyebab 4.000 Warga China Menetap di Timor Leste, Kini Nyaris Kuasai Plaza Timor

Yang mengejutkan, negara yang menjadi tujuan penyelundupan adalah Timor Leste.

Padahal diketahui Timor Leste memiliki ladang minyak yang melimpah.

Terbongkarnya kasus penyelundupan BBM tersebut pun jadi sorotan.

Pasalnya, jumlah minyak yang diselundupkan tak sedikit.

Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2019 hingga menjadi sorotan banyak pihak.

Mengutip dari Kompas.com pada Minggu (23/6/2019), aparat TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas) RI-RDTL Sektor Timur, Yonif Raider 408/Sbh, saat itu berhasil menggagalkan penyelundupan ribuan liter Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah perbatasan RI-RDTL.

Mayor Inf Joni Eko Prasetyo, Dansatgas Yonif Raider 408/Sbh mengungkapkan bahwa BBM tersebut diamankan di tiga tempat berbeda.

Kepada Kompas.com, Minggu (23/6/2019), Joni mengatakan, "Ada 1.445 liter BBM yang berhasil kami amankan, dengan rinciannya 1.410 liter jenis minyak tanah dan 35 liternya adalah solar."

Joni menambahkan, cara pelaku melakukan penyelundupan BBM dengan dimasukan ke dalam jeriken berbagai ukuran.

Kemudian BBM selundupan tersebut ditimbun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk diselundupkan ke Timor Leste.

Pertama kali penyelundupan BBM tersebut digagalkan oleh Pos pengamanan di Nunura Kipur 2 di Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu.

Sementara terbongkarnya kasus kedua digagalkan oleh Pos Delomil Kipur 2 di area hutan larangan Dusun Delomil, Desa Lamaksenulu, Kecamatan Lamaknen, Belu.

Penyelundupan yang ketiga kalinya digagalkan oleh Pos Motaain PLBN Kipur 1 di Pantai Pasir Putih, Desa Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Timur, Belu.

Kasus penyelundupan BBM ini terbongkar dari adanya laporan maupun pengaduan masyarakat melalui salah satu pos yang terdekat yaitu Nunura, Delomil dan Motaain PLBN.

Joni mengungkapkan, "Awalnya anggota pos menerima informasi tentang adanya oknum masyarakat yang akan melakukan kegiatan ilegal penyelundupan BBM ke Timor Leste, melalui jalan tikus dan pantai yang ada di perbatasan, sehingga anggota bergerak cepat mengagalkan penyelundupan BBM itu."

Joni mengatakan, penggagalan penyelundupan tersebut dikarenakan adanya kedekatan dan kepercayaan masyarakat kepada Satgas.

Hal itu menjadi kunci untuk bersama-sama mencegah berbagai tindakan yang merugikan dan membahayakan masyarakat setempat maupun negara.

Penyelundupan 1.410 liter BBM jenis minyak tanah dan solar ini merupakan akumulasi yang berhasil digagalkan oleh Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif Raider 408/Sbh.

Kejadian tersebut hanya terjadi selama satu pekan belakangan itu.

"Barang bukti yang berhasil kami amankan ini masih berada di Mako Satgas, sampai menunggu petunjuk selanjutnya dari pimpinan," ujar dia.

Menurut Joni, kehadiran Satgas Yonif Raider 408/Sbh di perbatasan RI-RDTL merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya berbagai kegiatan ilegal di wilayah tersebut.

Termasuk tindak kejahatan yang bersifat lintas negara yang sangat berpotensi merugikan masyarakat setempat maupun negara.

"Kami berkomitmen akan terus membantu masyarakat dan pemerintah serta berbagai instansi terkait lainnya dari berbagai upaya kejahatan atau kegiatan ilegal lainnya yang melalui lintas batas negara.

Kami juga senantiasa bersama-sama dengan masyarakat, karena sesungguhnya tugas pengamanan di wilayah perbatasan ini dapat berjalan dengan baik, jika melibatkan masyarakat maupun berbagai instansi terkait lainnya," ujarnya.(*)