Ingin Ambil Alih Pelabuhan Garongkong, Direktur PT Samudra Nusantara Barru Laporkan Pelindo ke KPPU

Dalam perkembangannya pada 2018, dibangunlah kereta api, sehingga muncul ide untuk mengkoneksikan Pelabuahan Garongkong.

“Tapi pada waktu itu, jumlah Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ada di Garongkong masih sektar Rp 4 M. Nanti akhir 2019 sudah tembus sekitar 7 miliar,” ungkapnya.

“Perinsipnya Pelindo begini, kalau ada pelabuhan yang PNBPnya sudah mendekati 10 miliar maka itu sudah mulai diincar,” tandasnya.

"Jadi nilai uang yang beredar disitu ya 10 kali lipat dari yang diterima pemerintah, itu karena ini masih pelabuan yang dikelola pemerintah," ujarnya.

“Jadi mulai dia lirik, sehingga kemarin pada Maret 2020 mereka mengusulkan ke kementrian untuk kerjasama pengelolaan (KSP) pelabuhan,” imbuhnya.

Namun yang persoalan,  penetapan KSP dari kementrian tidak melibatkan pemerintah daerah sebagai salah satu pemegang ase.

Sementara aset yang dimiliki pemerintah daerah sudah disertakan ke perseroan daerah yang sudah menjadi kekayaan daerah.

Sehingga sudah dipisahkan dan diserahkan ke Perusda atau Perseroda untuk dikelola dan menghasilkan penghasilan asli daerah.

“Ini yang agak kecewa dengan kementrian, karena mungkin ada apa dengan Pelidonya sehingga kita tidak dilibatkan dalam prosse itu,” timpalnya.

Bahkan pada peresmian Pelabuhan Garongkong tahun 2011, tidak ada seorang Pelindo.

"Kok tiba-tiba sekarang pada saat Garongkong sudah besar dan PNBPnya sudah sekian, tiba-tiba datang mencaplok bahwa inilo saya yang akan kelola,” pungkasnya.

"Ada nilai sejarahnya juga bahwa Garongkong ini adalah tempat pendaratan pertama pasukan TNI dulu yang dipimpin oleh Andi Mattalatta dan itu ada monumen pendaratannya dekat dari pelabuhan,” tambahnya.

Dari unsur sejarah dan unsur inisiasi, Pelabuhan Garongkong ini diinisiasi oleh pemerintah daearah.

“Yang sangat saya sayangkan karena dalam prosesnya ini sama sekali tidak ada pelibatan Bupati Barru selaku yang punya daerah dan secara UU otonomi daerah, menjamin bahwa daerah berhak berusaha dan mengelola barang usahanya,” tutupnya.

Laporan jurnalis TribunTimur.com, Darullah, @uull.dg.marala.