Syahrul Yasin Limpo
Mentan SYL, Basuki dan Sandiaga Uno Selamatkan ‘Muka’ dan Kinerja Pemerintah di Mata Publik
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo memberikan efek positif kepada pemerintahan Joko Widodo pada akhir tahun 2021.
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM- Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo memberikan efek positif kepada pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di tengah masyarakat.
Padahal dalam rilis, Lembaga Analis dan Konsultan Sosial Politik Indonesia, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), kepuasan publik terhadap pemerintah jelan akhir tahun 2021 ini hanya mencapai 44,33 persen.
Artinya, 56 persen kinerja pemerintah tidak memuaskan.
Hasil survei nasional CISA bertajuk Performa Pemerintah dan Tren Elektoral Terkini.
Hasil survei ini merupakan review termin keempat atau sesi terakhir survei CISA di tahun 2021 setelah sebelumnya merilis survei termin ketiganya pada September 2021 yang lalu.
Baca juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Kalahkan Sandiaga Uno, Deretan Menteri Era Jokowi yang Puaskan Publik
Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa, melalui siaran persnya mengatakan, kepuasan publik terhadap Pemerintah menjelang akhir tahun 2021 ini hanya mencapai 44,33 persen.
“Publik yang menyatakan Tidak Puas terhadap kinerja Pemerintah ada 41 persen dan yang Sangat Tidak Puas 5,59 persen, yang Sangat Puas ada 3,83 persen dan sisanya ada 5,25 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu,” ucapnya dalam rilis diterima Sabtu (11/12/2021).
Selain itu publik juga memberikan penilaian terhadap Menteri atau Pejabat Negara dengan Kinerja yang Optimal selama ini berdasarkan Integritas, Kapabilitas, Kepemimpinan, Produktifitas, dan Popularitas.
Menteri atau Pejabat yang dimaksud adalah Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR) 28,75 persen, Yasonna Laoly (Menkumham) 17,25 persen, Syahrul Yasin Limpo (Mentan) 10,25 persen, Sandiaga Uno (Menparekraf) 10,16 persen, Retno Marsudi (Menlu) 9,91 persen.
Kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah tersebut dipengaruhi oleh beberapa Sektor atau Isu yang Optimal seperti Infrastruktur dan Kewilayahan 37,5 persen, Birokrasi 35,42 persen, Pertanian 13,25 persen, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 7,25 persen serta 6,08 persen pada Kesejahteraan Sosial.
Baca juga: Syahrul Yasin Limpo ke Hipmi: Jangan Hanya Jadi Pengusaha Konstruksi dan Properti, tapi Juga Petani
Penilaian publik ini muncul dari aspek diantaranya Efektifitas, Efisiensi, Implementasi, Implikasi, dan Produktifitas.
“Tapi ada sektor yang dianggap Belum Optimal yang dikerjakan Pemerintah ada Anti Korupsi yang mencapai 43,42 persen, Tenaga Kerja 20,58 persen, BUMN 15,92 persen, Kelautan dan Perikanan 12,25 persen, serta Perekonomian dan Investasi 7,83 persen,” tutur Herry Mendrofa.
Kemudian Tjahyo Kumolo (Menpan RB) 9,33 persen, Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) 7,75 persen, Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi/Kepala BKPM) 3,58 persen, Tito Karnavian (Mendagri) 1,7 persen, Nadiem Makariem (Mendikbudristek) 0,91 persen, dan lainnya 0,41 persen.
Sebaliknya publik juga menganggap bahwa masih ada Menteri atau Pejabat Negara yang Belum Bekerja Optimal seperti Ida Fauziyah (Menaker) 27,08 persen, Moeldoko (KSP) 20,58 persen, Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) 11,33 persen, Sakti Wahyu Trenggono (MenKKP) 10,25 persen, Arifin Tasrif (MenESDM) 9,25 persen.
Abdul Halim Iskandar (MenPDTT) 7,92 persen, Siti Nurbaya (MenLHK) 4,75 persen, Sofyan A.Djalil (MenATR/BPR) 3,75 persen, Luhut Binsar Panjaitan (Menko Marves) 1,92 persen, Erick Thorir (MenBUMN) 1,25 persen, dan lainnya 1,92 persen.
