Qodari: Mantan Panglima TNI Marsekal Purn Hadi Tjahjanto Bakal Senasib Tito Karnavian

TRIBUN-TIMUR.COM - Wacana perombakan atau reshuffle kabinet di Kabinet Indonesia Maju kembali menguat.

Dipicu Partai Amanat Nasional ( PAN ) yang bergabung dengan koalisi pemerintah serta pensiunnya Marsekal Hadi Tjahjanto dari TNI dan jabatan Panglima TNI.

Faktor lainnya juga mendekatnya hari Rabu Pon, yang jatuh pada 8 Desember 2021. 

Asumsi terjadinya reshuffle pada 8 Desember dinilai wajar oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari.

Sebab pola yang digunakan oleh Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi sudah terbaca.

Jokowi tercatat sering melakukan kebijakan strategis pada hari baik sesuai penanggalan kalender Jawa.

Tercatat beberapa keputusannya dilaksanakan hari Rabu, kebanyakan di Rabu Pahing dan Rabu Pon.

• Kehebatan Anggota DPR Hillary Brigitta Lasut yang Mau Dikawal TNI, Andika Perkasa Pun Antar ke Mobil

Berdasarkan penelusuran Tribun Network, dari lima kali reshuffle selama dua periode kepemimpinannya, dua reshuffle pertama jatuh di hari Rabu Pon.

Sementara reshuffle ketiga, keempat dan pelantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dilaksanakan pada Rabu Pahing. 

"Saya kira wajar kalau ada asumsi tanggal 8 Desember ini akan terjadi reshuffle. Pak Jokowi itu ada kecenderungan memilih hari baik, kalau nggak Rabu Pon ya Rabu Pahing. Polanya cukup jelas, dari melantik kabinet, mengumumkan kabinet, melakukan pergantian-pergantian itu pada hari-hari tersebut," ujar Muhammad Qodari, ketika dihubungi Tribun Network, Rabu (1/12/2021).

Jika reshuffle terjadi, Muhammad Qodari memprediksi Hadi Tjahjanto akan mengikuti jejak koleganya yakni mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian untuk masuk ke kabinet.

Tito Karnavian saat ini menjabat posisi Menteri Dalam Negeri.

Kedekatan Jokowi dengan Hadi Tjahjanto disebut bakal menjadi faktor penentu masuk tidaknya mantan Panglima TNI itu ke jajaran pembantu presiden.

Terkait posisi yang kemungkinan diemban, Muhammad Qodari menilai tidak akan jauh dari latar belakang Hadi selama ini. 

"Kalau melihat pengalaman Pak Tito, kolega beliau yang kemudian masuk ke kabinet, ya berarti ada kemungkinan Pak Hadi juga bisa masuk ke kabinet. Kemudian masuk ke pos mana? Tentunya yang sesuai latar belakang beliau, kan beliau ini angkatan udara. Mungkin yang berkaitan dengan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi beliau, sebagai mantan seorang penerbang TNI," ucapnya. 

Kalaupun Hadi tak masuk kabinet, Muhammad Qodari menegaskan reshuffle masih harus dilakukan sebagai bagian akompdasi merapatnya PAN ke pemerintah.

Muhammad Qodari memprediksi masuknya PAN ke kabinet hanya tinggal menunggu waktu atau momentum besar. 

Menurutnya terjadi tarik ulur antara sosok yang ingin diajukan PAN dengan sosok yang diinginkan Jokowi.

Muhammad Qodari meyakini Jokowi menginginkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, namun PAN sendiri diyakini mengajukan sejumlah nama termasuk Zulkifli Hasan.

Nama lainnya adalah Hatta Rajasa, Soetrisno Bachir hingga Eddy Soeparno. 

Tarik ulur inilah yang disebut Muhammad Qodari membuat PAN tak segera mendapatkan posisi di pemerintahan.

Selain karena menunggu momentum seperti pergantian Panglima TNI beberapa waktu lalu. 

"Kenapa PAN kenapa tidak segera masuk koalisi, ya menunggu momentum besar saja. Bisa jadi ada semacam katakanlah pembicaraan di antar tokoh PAN soal sosok yang mau didorong masuk kabinet. Tetapi masalahnya kan Pak Jokowi sebagai Presiden punya pilihan dan kalkulasi tersendiri," kata Muhammad Qodari. 

"Yang saya duga pak Jokowi itu maunya Pak Zulkifli, jadi mungkin waktu yang panjang ini disebabkan tarik menarik antar internal dan eksternal antar sesama tokoh PAN dengan Pak Jokowi. Lalu hadirnya Pak Zulkifli di Istana kemarin saya melihatnya sebagai kesepakatan itu sudah terpenuhi dan itu cuma tinggal waktu saja yaitu setelah urusan Panglima TNI dan KSAD selesai," imbuhnya mengatakan. 

Masuknya PAN pun, kata dia, diyakini akan menggeser posisi menteri dari kalangan Muhammadiyah.

Sebab PAN identik dengan Muhammadiyah, sehingga untuk mengakomodir sangat dimungkinkan Jokowi akan memberikan posisi Menko PMK yang saat ini dijabat orang Muhammadiyah yakni Muhadjir Effendi. 

"Kalau yang masuk ke kabinet dari PAN adalah Zulkifli Hasan maka yang kemungkinan mengalami pergeseran adalah pos yang ada kaitannya dengan Muhammadiyah. Karena PAN itu identik dengan Muhammadiyah. Jadi istilahnya tidak ada perwakilan Muhammadiyah yang hilang dari kabinet. Karena itu juga punya sensitivitas dan kalkulasi politik tersendiri," ujar Muhammad Qodari. 

"Dengan latar belakang Pak Zulkifli Hasan pernah sebagai menteri, Ketua MPR, saya kira posisinya akan posisi senior. Misalnya posisi Menko PMK, karena yang menjabat sekarang adalah dari Muhammadiyah," katanya.

Fokus urus Covid-19

Menanggapi wacana reshuffle, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno membantah.

Pratikno mengatakan saat ini pemerintah fokus menangani pandemi Covid-19, khususnya menjelang periode libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022.

Karena itu, seluruh menteri dan kepala lembaga diminta fokus bekerja dan tidak terpengaruh dengan kabar reshuffle kabinet. ”Setahu saya tidak ada rencana tersebut. Jadi, pokoknya semua menteri tetap bekerja seperti biasa, semua wamen tetap kerja," kata Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Apalagi, kini muncul varian baru Covid-19 yakni varian Omicron yang disebut memiliki risiko penularan cukup tinggi. Untuk itu Pemerintah dan jajarannya kini terfokus dalam kerja pengendalian Covid-19 dan mewaspadai varian baru tersebut.

"Jadi kita juga terus waspada, apalagi ini kan Covid-19 ada varian baru Omicron. Kita juga harus waspada apalagi kemudian ada Nataru, libur Natal dan Tahun Baru. Jadi kita antisipasi bagaimana perekonomian tetap bergerak, tetapi Covid-19 tetap terkendali. Semua fokus bekerja," katanya.

Pratikno memahami memang ada sejumlah posisi wakil menteri yang masih kosong. Namun, ia mengatakan posisi-posisi itu belum akan diisi dalam waktu dekat. Dia mengatakan posisi wakil menteri disediakan agar pemerintah dinamis.

Pengisian jabatan-jabatan itu disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah.

“Dalam Perpres kelembagaan beberapa kementerian, memang ada posisi wakil menteri, tetapi tidak semuanya diisi. Diisi sesuai kebutuhan," kata Pratikno.  ”Kita secara kelembagaan akan merancang organisasi itu bersifat dinamis. Walaupun ada posisinya, tidak berarti harus diisi, itulah mengapa ada beberapa kementerian yang ada pos wamen diisi, ada beberapa yang lain tidak diisi," tegas Pratikno mengatakan.

Pratikno mencontohkan kursi Wamendikbud.

Pemerintah masih mengevaluasi apakah kursi Wamendikbud akan diisi atau tidak.

Ia mengaku pengisian jabatan akan melihat beban kerja menteri.

“Sampai saat ini belum, kami akan terus lakukan evaluasi. Juga tentu saja kita melihat beban tugas dan juga dinamika yang ada di kementerian yang bersangkutan. Sampai saat ini belum ada rencana pengisian," kata Pratikno.(*)