Breaking News:

Tribun Wajo

Anggota DPRD Wajo Minta Pemkab Serius Awasi Pengadaan dan Penyaluran Bansos saat Pandemi

Pengawasan baik sasaran tepat, jumlah tepat, waktu tepat, harga tepat, kualitas tepat serta tepat administrasinya.

tribun-timur/hardiansyah
Anggota DPRD Wajo, Mustafa. 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Program bantuan sosial pemerintah untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 kerap kali dipersoalkan oleh sejumlah pihak.

Baik kualitas bantuan, maupun proses penyaluran yang kadang tak tepat sasaran, serta rawan disalahgunakan.

Ribut-ribut perihal bansos kerap terjadi di Kabupaten Wajo belakangan ini. Olehnya, Fraksi Gerindra DPRD Wajo, meminta Pemerintah Kabupaten Wajo jeli dalam menjalankan program tersebut.

Salah satu anggota Fraksi Gerindra DPRD Wajo, Mustafa menuturkan, salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi di masa pandemi adalah program bantuan pangan non tunai atau BPNT, dan perlu diawasi secara ketat.

"Perlu pengawasan dan pengawalan pemerintah utamanya bagaimana program ini betul-betul mengikuti pedoman dan juknis yang sudah  ditetapkan oleh peraturan yang berlaku," katanya kepada tribun-timur.com, Kamis (2/12/2021).

Hal tersebut juga menjadi poin pandangan umum Fraksi Partai Gerindra pada saat rapat paripurna yang digelar akhir November 2021 lalu.

Mustafa menyebutkan, pengawasan oleh Pemkab bertujuan untuk menghindari hal-hal yang bisa merugikan pemerintah dan masyarakat di kemudian hari.

Pengawasan baik sasaran tepat, jumlah tepat, waktu tepat, harga tepat, kualitas tepat serta tepat administrasinya.

"Termasuk menghindari adanya oknum yang tidak bertanggungjawab. Dan memastikan betul sasaran penerima manfaat adalah keluarga yang memang kondisi sosial ekonominya rendah," katanya.

Celah lainnya yang bisa jadi bahan pengawasan adalah terkait bahan komoditas pangan yang dibagikan diharapkan memenuhi standard kecukupan gizi atau terjaga kualitasnya.

Sebab, kerap kali terdengar keluhan warga yang menerima BPNT bahwa ada sembako yang tak lagi layak konsumsi, busuk, dan lain sebagainya.

"Dan juga penyaluran dananya betul dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja bansos yang ditetapkan pemerintah pusat," kata mantan anggota Brimob Polri itu.

Olehnya, DPRD Wajo pun meminta kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan secara internal.

Serta meminta aparat penegak hukum (APH) baik kejaksaan maupun kepolisian agar juga terlibat melakukan secara eksternal dalam proses pengadaan dan penyaluran bantuan di tengah pandemi Covid-19.

"Pihak dewan minta kepada yang diberi wewenang oleh UU sebagai pengawas internal, bila ada laporan masyarakat dan ditemukan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga pelaksana bansos maka segera ditindaklanjuti sesuai aturan serta surat keputusan yang berlaku," katanya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved