Tribun Makassar

Retribusi Damkar Makassar Dinaikkan Rp 1 Miliar, Siap-siap Rumah Tinggal Wajib APAR

Retribusi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Makassar akan naik tahun 2022 mendatang. Kenaikannya capai 300 persen.

Penulis: Siti Aminah | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM/SITI AMINAH
Plt Kepala Damkar Makassar, Hasanuddin 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Retribusi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Makassar akan naik tahun 2022 mendatang.

Hal itu berdasarkan usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar saat pembahasan APBD Pokok 2022.

Kenaikannya capai 300 persen, dari Rp 300 juta mencapai Rp 1 miliar.

Plt Kepala Damkar Makassar, Hasanuddin mengatakan, kenaikan retribusi tersebut sejalan dengan wacana wajib alat pemadam kebakaran ringan (APAR) di setiap gedung dan rumah tinggal di Makassar.

Hanya saja, rencana ini kata dia masih butuh sosialisasi dan publikasi kepada warga Makassar.

"Seperti itu (Wajib APAR per rumah) tapi kan tidak langsung (diterapkan) harus ada penyampaian-penyampaian dulu bahkan harus ada korelasi di situ dengan kecamatan dan kelurahan," ucap Hasanuddin, Senin (29/11/2021).

Apalagi, rencana tersebut akan tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Makassar tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Menurutnya target utama dari penerapan perda tersebut adalah kalangan bawah.

Pasalnya kebakaran sebagian besar disebabkan di rumah-rumah penduduk dan rumah semipermanen.

Hasanuddin menambahkan, wacana kebijakan tersebut menyikapi tingginya insiden kebakaran di Makassar.

Di mana dalam lima tahun terakhir ini, kerugian akibat kebakaran mencapai Rp1,6 triliun.

"Tingkat kebakaran di Kota Makassar masih sangat tinggi dan sangat merugikan. Makanya wajib Apar harus diberlakukan," tegasnya.

Sebelumnya Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar William Laurin mengatakan ada sekitar 30.000 target potensial wajib retribusi APAR di Kota Makassar

Potensi tersebut disebut lebih tinggi dengan masuknya rumah sebagai target utama.

"Ini bahkan masih bisa dioptimalkan, karena untuk penerimaan retribusi ini belum ada jenjangnya, jadi kalau misalnya gedung ini luasannya 100 meter itu retribusi tetap sama, itu yang mau diatur supaya beda," tuturnya.

Sementara itu Anggota Banggar DPRD Makassar Hasanuddin Leo mengatakan pemerintah juga perlu memikirkan nilai retribusi nantinya.

Pasalnya retribusi per APAR mencapai Rp450 ribu. Menurutnya kalaupun penerapan tiap rumah dianggap sulit, maka penerapan perlingkungan perlu dipertimbangkan.

"Harapannya memang kalau bisa tiap rumah, atau paling tidak perlingkungan tapi kembali lagi ke warga bagaimana di memproteksi diri," pungkasnya. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved